Revisi UU Pilpres akan kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg DPR). Perdebatan yang alot soal Presidential Threshold (PT) bisa berakhir voting dengan kemenangan partai besar.

Kabar mengenai batalnya aturan pelarangan iklan rokok dalam revisi UU Penyiaran membuat banyak pihak kecewa. Beberapa pihak menilai yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut adalah Badan Legislatif DPR.

RUU Pertembakauan muncul tiba-tiba di Prolegnas tanpa ada pembahasan sebelumnya. Hal ini membuat beberapa pihak menilai RUU ini berisi pasal siluman. Bagaimana tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR?

Memasuki bulan Ramadan, tingkat kehadiran anggota DPR di rapat paripurna semakin memprihatinkan. Untuk rapat paripurna dengan 7 agenda penting seperti hari ini, tercatat 240 anggota DPR yang absen.

“Apakah nanti akan ada partai yang mampu meraih 20 persen suara?”

 "Ada kemungkinan voting. Kalau sebagian besar menolak revisi, harus dihormati.”

Mandeknya pembahasan revisi Undang Undang Pemilihan Presiden di Badan Legislasi DPR rupanya bikin Partai Hanura keder. Sebab, sulit buat Hanura menembus presidential threshold.Maklum saja Hanura sudah mengusung duet Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden. Padahal, capres dan cawapres hanya bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara nasional.

Badan Legislasi DPR kembali menunda pembahasan terkait usulan revisi Undang-undang Pilpres. Partai Gerindra yang terancam jika UU Pilpres tak direvisi, mengaku tetap optimis UU Pilpres bisa dibahas.

Setelah melalui rapat pengambilan keputusan tentang usulan revisi UU Pilpres, Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali menunda pembahasan hingga masa sidang berikutnya.

Partai Gerindra mengusulkan agar UU Pilpres direvisi. Apa Gerindra benar-benar khawatir jika Pesidential Threshold (PT) yang tinggi bisa menjegal pencapresan Prabowo Subianto?