detikNews

PPP: Terbuka Kemungkinan Ada Reshuffle Kabinet Jilid II

PPP kubu Romahurmuziy yang lebih awal bergabung dengan pemerintahan melihat bakal ada reshuffle kabinet jilid II.

Kamis, 03 Sep 2015 16:09 WIB

detikNews

Tak Ikut Kunker ke Inggris, NasDem: Rusia Lebih Pas

NasDem tak ikut kunker ke Inggris. Menurut NasDem, lebih tepat belajar KUHP ke Rusia. Apa penjelasannya?

Rabu, 02 Sep 2015 11:58 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi III Desmond Setuju 8 Capim KPK Dibagi ke 4 Bidang

Terjadi pro-kontra soal pembidangan 8 capim KPK yang akan diuji di DPR. Ada yang menolak karena pembidangan dianggap tidak tepat, tapi ada juga yang menerima.

Selasa, 01 Sep 2015 20:10 WIB

detikNews

Pembidangan Capim KPK Disoal, Istana Bela Panitia Seleksi

Pembidangan capim KPK oleh pansel dinilai tak tepat. Tetapi Istana membela keputusan itu. Apa alasannya?

Selasa, 01 Sep 2015 19:58 WIB

detikNews

Komisi III DPR Belajar Hukum Adat ke Inggris, Profesor Hukum: Salah Jalan!

Inggris tidak memiliki KUHP sehingga studi banding DPR ke negeri Ratu Elizabeth itu dinilai salah alamat.

Selasa, 01 Sep 2015 16:02 WIB

detikNews

FITRA: Biaya Kunker Komisi III ke Inggris Rp 3,3 Miliar

Anggaran untuk kunker 9 anggota Komisi III ke Inggris disebut FITRA mencapai Rp 3,3 miliar.

Selasa, 01 Sep 2015 13:48 WIB

detikNews

Arsul Sani: Komisi III Tak Akan Terikat Pembidangan Capim KPK

Pansel mengumumkan 8 nama capim KPK dan membaginya dalam 4 bidang.

Selasa, 01 Sep 2015 13:30 WIB

detikNews

Belajar Hukum Adat ke Inggris, Komisi III DPR Dilobi LSM Anti Hukuman Mati

Panja RUU KUHP melakukan studi banding ke Inggris dan menemui LSM yang menolak hukuman mati. Padahal, di Indonesia pro hukuman mati. 

Selasa, 01 Sep 2015 11:22 WIB

detikNews

Taufik Kurniawan: Anggota DPR yang Kunker ke Luar Negeri Harus Terbuka

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta setiap kunjungan kerja ke luar negeri dibuka ke publik.

Selasa, 01 Sep 2015 10:09 WIB

detikNews

DPR Belajar Hukum Adat ke Inggris, Apa Kabar Studi Banding ke Denmark?

Studi banding DPR ke Denmark dan Yunani hingga kini belum membuahkan hasil UU. Kini DPR melakukan hal serupa ke Inggris. Besok ke mana lagi?

Selasa, 01 Sep 2015 09:40 WIB