KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola dan ekspor nikel pada tahun 2023. Hasil kajiannya, ditemukan sejumlah potensi pelanggaran yang bisa terjadi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ungkap soal pihak yang sempat menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.