detikNews

Pendaftar Gugatan Tarif Tol Tembus 1.300 Orang

Partisipasi warga dalam gugatan class action tarif baru 13 ruas jalan tol dan tol JORR terhadap PT Jasa Marga dan Menteri PU melimpah. Pendaftar tembus 1.300 orang.

Jumat, 07 Sep 2007 11:02 WIB

detikNews

Gugatan Class Action Tarif Tol Didaftarkan 2 Minggu Lagi

Dalam tempo 2 minggu mendatang, LSM akan melayangkan gugatan class action terhadap Menteri PU dan Jasa Marga ke PN Jakarta Pusat menyusul kenaikan tarif tol.

Selasa, 04 Sep 2007 12:29 WIB

detikNews

Pendaftaran Class Action Tarif Tol Masih Terbuka

Bagi WNI yang merasa dirugikan dengan adanya tarif baru jalan tol, masih berkesempatan berpartisipasi menggugat class action PT Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum.

Selasa, 04 Sep 2007 08:31 WIB

detikNews

Dibuka Pendaftaran Gugatan Class Action pada Jasa Marga

Saluran bagi pengguna jalan tol yang ingin menggugat secara class action PT Jasa Marga menyusul sistem tarif JORR yang mencekik leher telah terbuka. Tjandra Tedja 'membuka pendaftaran'.

Kamis, 30 Agu 2007 15:50 WIB

detikNews

Tugas Timnas Lumpur Lapindo Diperpanjang 1 Bulan

Lembaga baru akan dibentuk guna meneruskan penanganan semburan lumpur Lapindo. Sementara itu masa tugas Timnas Penanggulangan Lumpur lapindo diperpanjang 1 bulan.

Jumat, 09 Mar 2007 00:14 WIB

detikHot

Isu Harta Gono-gini Bikin Seret Perceraian Ulfa?

Alotnya proses perceraian Ulfa Dwiyanti menimbulkan isu tak sedap. Kabarnya, Ulfa dan Hakim masih tarik ulur soal pembagian harta.

Senin, 27 Nov 2006 18:48 WIB

detikNews

Jasa Marga dan Warga Pemblokir Tol BSD Sepakat Negosiasi

Sejumlah warga mengalah tidak lagi memblokir jalan tol BSD. Mereka dan Jasa Marga sepakat penyelesaian ganti rugi tanah dikonsultasikan ke Menteri PU.

Jumat, 24 Feb 2006 23:28 WIB

detikNews

Dirut Jasa Marga Minta Pemblokir Tol BSD Ditangkap

Dirut Jasa Marga Syarifuddin Alambai meminta polisi menangkap keluarga ahli waris Natigor Panjaitan yang memblokir Tol BSD. Aksi itu melanggar UU jalan tol.

Jumat, 24 Feb 2006 16:46 WIB

detikNews

Komnas HAM Desak Presiden Cabut Perpres Tanah

Komnas HAM mengirimi SBY surat. Isinya, merekomendasikan agar Perpres No 36/2005 tentang Pencabutan Hak Tanah dicabut.

Selasa, 21 Jun 2005 14:50 WIB

detikNews

Kalla: Perpres 36/2005 Dibuat untuk Kepentingan Masyarakat

Penolakan terhadap Perpres No 36/2005 makin kuat, tapi Wapres Jusuf Kalla bergeming. Alasan Kalla, perpres itu dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Jumat, 10 Jun 2005 16:27 WIB