detikNews

Wapres JK Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang Aman

Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan pihak terkait dinilai JK sudah berhasil menyelenggarakan Pilkada dengan baik dan aman.

Senin, 29 Feb 2016 21:51 WIB

detikNews

Ketua MPR Hadiri Penganugerahan Bawaslu Award 2016

Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri malam penganugerahan Bawaslu Award 2016. Lembaga negara juga mendapat penghargaan di ajang ini.

Senin, 29 Feb 2016 21:15 WIB

detikNews

Wapres JK dan Pimpinan Lembaga Negara Hadiri Bawaslu Awards 2016

Acara ini merupakan bentuk apresiasi Bawaslu terhadap individu atau lembaga yang secara konsisten bekerja, berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada 2015.

Senin, 29 Feb 2016 20:05 WIB

detikNews

Jokowi Lantik 10 Duta Besar di Istana Negara

Presiden Joko Widodo melantik sebanyak 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat. 

Kamis, 25 Feb 2016 14:35 WIB

detikNews

Fraksi PPP Setuju KPK Punya Penyidik Independen

Draf revisi UU KPK batal dibawa ke Rapat Paripurna hari ini. Fraksi PPP menyatakan bahwa pihaknya bukan menyetujui revisi UU No. 30 Tahun 2002 itu.

Kamis, 11 Feb 2016 14:40 WIB

detikNews

Menteri Kabinet Kerja dan Elite Parpol Hadiri Mukernas PKB

Mukernas PKB dibuka malam ini. Sejumlah menteri kabinet dan elite partai politik datang ke acara yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo itu.

Jumat, 05 Feb 2016 19:43 WIB

detikNews

Jimly Minta Revisi UU Pilkada Pertegas Sanksi untuk Politik Uang

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta revisi UU Pilkada merevisi sanksi untuk praktik politik uang. Apa argumentasinya?

Senin, 01 Feb 2016 20:29 WIB

detikNews

KPU, Bawaslu dan DKPP Laporkan Evaluasi Pilkada Serentak ke DPR

KPU, Bawaslu dan DKPP melaporkan Pilkada serentak 9 Desember ke komisi II DPR. Apa hasilnya?

Senin, 01 Feb 2016 17:46 WIB

detikNews

MK, Pasal 158 dan Keranjang Sampah

MK dengan tegas menerapkan Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih suara.

Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Membongkar Mantra MK: Terstruktur, Sistematis dan Masif

Atas nama kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, MK membatalkan sebuah pilkada. Padahal sudah ada vonis pidana/PTUN. Adilkah?

Rabu, 13 Jan 2016 07:45 WIB