Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus dikebut. Salah satu bahasan yang tengah dikebut ada pada klaster ketenagakerjaan.
Undang-undang ini akan memberikan berbagai kemudahan dalam percepatan proses perizinan usaha di Indonesia, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid apresiasi ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI yang ikut perjuangkan penghapusan klaster pendidikan di RUU Ciptaker.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.