detikNews

DPR: Soal Timah Harus Transparan

Tata niaga timah di dalam negeri mendesak untuk segera ditangani secara serius.

Senin, 19 Feb 2007 20:02 WIB

detikFinance

DPR Tolak Kontrak Rio Tinto Sebelum RUU Minerba

Komisi VII DPR RI menolak untuk menyetujui kontrak karya yang diajukan Rio Tinto sebelum RUU Minerba disahkan.

Selasa, 13 Feb 2007 16:24 WIB

detikNews

RUU Minerba Harus Distop, Langgar UUD 1945

Pembahasan RUU Minerba dinilai melanggar UUD 1945. Ketua Kelompok FKB Komisi VII DPR Lalu Misbah Hidayat meminta pembahasannya ditunda.

Selasa, 13 Feb 2007 15:47 WIB

detikFinance

APBI Dukung Kontrak Rio Tinto Sebelum RUU Minerba Disahkan

APBI mendukung keinginan perusahaan tambang asal Inggris, Rio Tinto untuk mendapatkan persetujuan pertambangan Nikel sebelum RUU Minerba disahkan.

Rabu, 07 Feb 2007 18:09 WIB

detikNews

Menteri ESDM Berikan Bantuan Rp 80 Juta Bagi Korban Banjir

Karyawan Departemen ESDM memberikan bantuan Rp 80 juta kepada korban banjir. Bantuan diserahkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Lumayan!

Minggu, 04 Feb 2007 19:53 WIB

detikFinance

Rio Tinto, Kontrak Karya Terakhir

Kontrak karya (KK) Rio Tinto di pertambangan Lasamphala Sulawesi Selatan diharapkan menjadi kontrak karya terakhir sebelum RUU Minerba disahkan.

Minggu, 04 Feb 2007 19:09 WIB

detikFinance

Investor Asing Tak Suka RUU Minerba

Investor asing mengaku tidak tertarik dengan iklim investasi tambang di Indonesia terkait dengan akan keluarnya UU Minerba yang sedang dibahas DPR.

Selasa, 30 Jan 2007 14:47 WIB

detikFinance

Keberatan RUU Minerba, Investasi US$ 9 Miliar Menguap

Investasi pertambangan senilai US$ 5-9 miliar terancam hilang, karena investor keberatan terhadap aturan pembangunan smelter dalam RUU Minerba.

Senin, 22 Jan 2007 12:48 WIB

detikFinance

Pemerintah Dorong Perusahaan Lokal Dekati Nippon Steel

Pemerintah mendorong perusahaan baja lokal PT Cakra Steel untuk melakukan pendekatan dan kerja sama dengan perusahaan baja asal Jepang, Nippon Steel.

Selasa, 16 Jan 2007 16:40 WIB

detikFinance

Sistem Perizinan akan Gantikan Kontrak Karya Pertambangan

Sistem kontrak karya pertambangan akan diubah menjadi sistem perizinan. Dengan perubahan sistem ini, diharapkan posisi pemerintah bisa lebih kuat.

Senin, 08 Jan 2007 14:50 WIB