detikNews

Persoalkan Suap ke Hakim Tak Terbukti, KPK Banding Vonis Raoul

KPK mengajukan banding atas vonis Raoul Aditya Wiranatakusumah.

Senin, 16 Jan 2017 15:09 WIB

detikNews

KPK Dalami Dugaan 2 Hakim PN Jakpus Ikut Terima Suap SGD 28 Ribu

KPK akan mendalami keterlibatan dua hakim PN Jakpus dalam kasus dugaan suap Panitera pengganti, Santoso. Namun, saat ini KPK masih menunggu proses pengadilan.

Kamis, 12 Jan 2017 23:54 WIB

detikNews

KPK Yakini 2 Hakim PN Jakpus Turut Serta Terima Suap SGD 28 Ribu

Panitera pengganti PN Jakarta Pusat, Santoso, dituntut 7,5 tahun penjara atas dugaan suap SGD 28 ribu. KPK meyakini uang itu merembet ke hakim.

Rabu, 11 Jan 2017 17:26 WIB

detikNews

Skandal Suap, Panitera PN Jakpus Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Panitera pengganti PN Jakpus, Santoso, dituntut 7,5 tahun penjara. Santoso diyakini jaksa terbukti menerima suap SGD 28 ribu dari pihak beperkara.

Rabu, 11 Jan 2017 16:16 WIB

detikNews

Lika-liku Skandal Suap PN Jakpus hingga Advokat Raoul Dibui 5 Tahun

Tujuan penyuapan adalah memuluskan penanganan kasus perdata yang tengah dikerjakan Raoul.

Selasa, 10 Jan 2017 12:02 WIB

detikNews

Advokat Raoul Aditya Terbukti Suap Santoso, Divonis 5 Tahun Bui

Advokat Raoul Aditya Wiranatakusumah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Senin, 09 Jan 2017 18:10 WIB

detikNews

Suap Panitera PN Jakpus, Asisten Raoul Aditya Divonis 3 Tahun Bui

Asisten pengacara Raoul Aditya Wiranatakusumah, Ahmad Yani, divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Senin, 09 Jan 2017 15:26 WIB

detikNews

2 Penyuap Panitera PN Jakpus Hadapi Vonis di Pengadilan Tipikor

Dua terdakwa penyuap panitera PN Jakpus menghadapi vonis majelis hakim. Kedua terdakwa adalah pengacara Raoul Aditya dan anak buahnya, Ahmad Yani.

Senin, 09 Jan 2017 06:52 WIB

detikNews

Rhoma Irama Tak Setuju Hak Politik Terpidana Korupsi Dicabut

Rhoma Irama tak setuju dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para koruptor.

Minggu, 08 Jan 2017 23:20 WIB

detikNews

ICW: Bawas MA Harus Telusuri Hakim yang Tolak Cabut Hak Politik

Dalam beberapa putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih ada hakim yang menolak mencabut hak politik para terpidana korupsi.

Jumat, 06 Jan 2017 21:10 WIB