detikNews

Hakim Adhoc akan Rambah Perkara Kehutanan Dikhawatirkan Tambah Masalah

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan yang saat ini dibahas oleh Komisi IV DPR dan Kementerian Kehutanan, tertulis bahwa ke depan yang akan menangani kasus-kasus kehutanan adalah hakim Adhoc. Dengan merambah kasus kehutanan, jumlah hakim adhoc tentu saja akan semakin banyak.

Jumat, 29 Mar 2013 13:50 WIB

detikHot

Komisi III DPR Akan Undang BNN Bahas Raffi Ahmad, Terbuka untuk Umum

Komisi III DPR akan mengundang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengklarifikasi pengaduan keluarga dan kuasa hukum Raffi Ahmad, Kamis (7/3/2013) besok. Rapat yang akan digelar pukul 10.00 WIB itu akan dibuka untuk umum.

Rabu, 06 Mar 2013 16:13 WIB

detikNews

Loyalis Anas akan Laporkan KPK ke Polri Soal Bocornya Sprindik

Loyalis mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menganggap Anas yang menjadi tersangka di kasus Proyek Hambalang adalah korban konspirasi. Bahkan loyalis ini akan melaporkan KPK pada Bareskrim Polri tentang bocornya Sprindik.

Minggu, 24 Feb 2013 11:10 WIB

detikNews

KPK Harus Jerat Aktor Lain dalam Kasus Wisma Atlet & Hambalang

ICW mendorong KPK bekerja optimal menangani perkara korupsi besar seperti Wisma Atlet dan Hambalang. KPK harus mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Jumat, 28 Des 2012 17:05 WIB

detikNews

2013, Anggota DPR Sibuk Cari 'Modal' Nyaleg

"Menjelang tahun pemilu, anggota DPR tidak akan fokus bekerja untuk rakyat. Tetapi berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi untuk ongkos mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014 nanti," ujar peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi.

Jumat, 28 Des 2012 15:56 WIB

detikNews

PD Dinilai Sulit Terlepas dari Bayang-bayang Citra Partai Korup

Partai Demokrat terus berbenah di saat sejumlah kader intinya terjerat kasus korupsi. PD dinilai masih sulit terlepas dari bayang-bayang citra partai yang korup. Untuk mengembalikan citranya, PD harus mengumpulkan banyak modal.

Minggu, 16 Des 2012 17:53 WIB

detikNews

Revisi PP Penyidik yang Ditandatangani Presiden Belum Bantu KPK

Revisi PP 63 soal sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal PP Penyidik KPK sudah ditandatangani Presiden SBY. Tapi isi PP itu dinilai belum tuntas memberi dukungan penuh bagi KPK untuk bekerja. 

Selasa, 11 Des 2012 11:14 WIB

Harian Detik

KPK: Penyidik Itu Pamit Baik-Baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi pernyataan sejumlah bekas penyidik KPK yang disebut telah memojokkan komisi antikorupsi dalam pertemuan tertutup yang digelar Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, sebelum kembali ke Polri, para penyidik itu berpamitan bak-baik.

Sabtu, 24 Nov 2012 06:00 WIB

Harian Detik

DPR Minta Dipo Beri Penjelasan

Tiga kementerian yang dilaporkan adalah Kementerian Pertahanan, Pertanian, dan Perdagangan.

Jumat, 16 Nov 2012 17:00 WIB

detikNews

Komisi VI: Dipo Jangan Tebar Pesona dengan Data Tak Akurat

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartato menyangkal adanya kongkalikong anggaran antara komisinya dengan Kemendag. Pembantu presiden diminta tidak tebar pesona dengan tudingan tanpa data.

Jumat, 16 Nov 2012 11:31 WIB