Kemarau berkepanjangan di Kabupaten Barito Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemkab siapkan langkah darurat dan jangka panjang untuk atasi masalah ini.
Pemkot Medan menambah anggaran Dinas SDABMBK sebesar Rp 192 miliar untuk penanganan banjir dan infrastruktur. DPRD soroti efektivitas penyerapan anggaran.
Fraksi PDIP audiensi dengan WALHI dan masyarakat terkait kerusakan lingkungan. Mereka mendesak DPR RI untuk mengambil langkah konkret demi keadilan ekologis.
Raperda Perubahan APBD Lamongan disetujui, fokus pada pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pelayanan publik. Pendapatan daerah turun, belanja meningkat.