Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai Perppu No 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan APBN-P. Ia yakin pembahasan APBN-P bisa diselesaikan dengan cepat.
Semua kepala daerah harus memastikan masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya menghentikan penularan COVID-9.
Kesediaan dan dukungan MK ini melengkapi pemikiran serupa yang datang dari DPD RI, BPK RI, dan KY, yang juga disampaikan dalam rapat virtual dengan MPR.
"Dari kami mengeluarkan surat tugas kepada saudara Donny untuk jalankan itu, kami juga kirim surat khusus ke KPU agar KPU juga menjalankan fatwa MA itu," Hasto