detikNews

Biaya Perawatan Bayi Berkepala Dua Diusahakan Ditanggung Negara

RS Pelni Petamburan sedang mengusahakan agar semua biaya perawatan dan pemeriksaan Syafitri, bayi variasi kembar berkepala dua, bisa ditanggung negara.

Jumat, 11 Agu 2006 18:28 WIB

detikNews

Ayah Bayi Berkepala Dua Berharap RS Bebaskan Ongkos Perawatan

Mulyadi (32), bapak bayi berkepala dua mengharapkan RS Pelni membebaskan semua biaya perawatan anak dan istrinya. Dia sibuk mengurus surat-surat untuk kepentingan itu.

Jumat, 11 Agu 2006 15:50 WIB

detikNews

Ibu Bayi Berkepala 2 Masih Shock

Nuryati (30), ibu bayi berkepala dua, kini menjadi pendiam dan menyendiri. Ibu muda ini masih belum dapat menerima cobaan yang diberikan Tuhan kepada keluarganya.

Jumat, 11 Agu 2006 12:03 WIB

detikNews

Pembesuk Bayi Berkepala Dua Cucurkan Air Mata

Air mata haru pun tumpah kala 5 anggota keluarga menyaksikan kondisi bayi berkepala dua yang kini masih dirawat di RS Pelni, Petamburan, Jakarta.

Jumat, 11 Agu 2006 12:02 WIB

detikNews

Hanya Punya 1 Jantung, Bayi Berkepala 2 Mustahil Dipisahkan

Bayi berkepala dua hanya memiliki satu organ vital. Alasan itulah yang menyebabkan bayi tersebut tidak mungkin dipisahkan.

Jumat, 11 Agu 2006 11:36 WIB

detikNews

Punya Kelainan Jantung, Kondisi Bayi Berkepala Dua Stabil

Memasuki hari kedua, kondisi bayi berkepala dua stabil. Organ tubuhnya pun berfungsi dengan baik meski memiliki kelainan jantung. Bayi mungil ini masih diberi bantuan oksigen.

Jumat, 11 Agu 2006 11:35 WIB

detikNews

Mulyadi: Saya Pasrah Pada Allah

Mulyadi berharap anaknya lahir dengan selamat dan normal. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bayi Mulyadi pun lahir berkepala dua. Mulyadi hanya bisa pasrah.

Kamis, 10 Agu 2006 17:55 WIB

detikNews

RS Pelni Tangani Bayi Berkepala 2

RS Pelni, Petamburan, 7 Agustus lalu menangani kelahiran bayi berkepala dua. Kondisi bayi kini sehat. Kedua kepala juga aktif.

Kamis, 10 Agu 2006 16:59 WIB

detikNews

Densus 88 Selidiki Penyelundupan Senjata ke Papua

Densus 88 akan turut menyelidiki pengiriman senjata ke Papua oleh eks anggota TNI AD, untuk mencari tahu kemungkinan keterlibatan kelompok teroris.

Kamis, 27 Jul 2006 00:49 WIB

detikFinance

Komite Privatisasi BUMN akan Dipayungi Perpres

Komite Privatisasi BUMN yang akan mulai bekerja pada tahun 2007 segera mendapat payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Selasa, 25 Jul 2006 09:40 WIB