detikNews

Kilas Balik Zaman Orba Saat Presiden Dipilih oleh MPR

Usul agar presiden kembali dipilih MPR dinilai bisa mengembalikan sistem politik Indonesia mundur ke zaman Orde Baru (Orba). Bagaimana kondisi saat itu?

Kamis, 28 Nov 2019 12:22 WIB

detikNews

PDIP soal Usul Presiden Dipilih MPR: Mesti Dikaji, Tak Bisa Serampangan

PBNU mengusulkan presiden kembali dipilih MPR. Fraksi PDIP DPR RI menegaskan usulan PBNU itu harus dikaji dulu secara mendalam.

Kamis, 28 Nov 2019 12:16 WIB

detikNews

Usulan Presiden Dipilih MPR Dinilai Berpotensi Mengulang Era Kegelapan Orba

"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era orde baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini," kata Titi Anggraini.

Kamis, 28 Nov 2019 08:41 WIB

detikNews

Demokrat Tolak Usulan PBNU soal Presiden Kembali Dipilih MPR

PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR sebagaimana hasil Munas PBNU pada 2012. Usul itu ditolak secara tegas oleh Partai Demokrat.

Rabu, 27 Nov 2019 19:00 WIB

detikNews

Mahfud Soroti Banyak Lembaga Tak Jalankan Rekomendasi Ombudsman

Menko Polhukam Mahfud Md menilai kinerja Ombudsman RI disepelekan oleh beberapa lembaga terkait. Ia kesal karena banyak rekomendasi Ombudsman diabaikan.

Rabu, 27 Nov 2019 11:50 WIB

detikNews

SKB Penanganan Radikalisme ASN Dikritik, Simak Lagi Isinya

Kritik terhadap SKB tentang Penanganan Radikalisme ASN berdatangan karena dianggap kemunduran. Sebenarnya, seperti apa isi SKB yang diteken 11 instansi itu?

Rabu, 27 Nov 2019 10:31 WIB

detikNews

Mahfud Md: Radikalisme, Tindakan Jihadis, dan Terorisme Berkurang di 2019

Disebutkan Mahfud, jika dibandingkan dengan 2017 dan 2018, kasus radikalisme yang terjadi pada 2019 sudah menurun banyak.

Selasa, 26 Nov 2019 12:53 WIB

detikNews

Puan Nilai Penerbitan SKB Cegah Radikalisme Bentuk Kemunduran

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi soal penerbitan SKB 6 menteri dan 5 lembaga perihal pencegahan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara.

Senin, 25 Nov 2019 20:50 WIB

detikNews

SKB Cegah Radikalisme, BPIP: Kebebasan ASN Harus Terikat Etika-Aturan

"Kami membatasi itu dalam rangka mengamankan negara, karena kebebasan ASN juga harus terikat etika dan aturan yang berlaku di ASN," kata Hariyon.

Senin, 25 Nov 2019 20:32 WIB

detikNews

Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Tito Singgung Sistem di Jakarta

"Di Jakarta ini Wali Kota penunjukan langsung. Itu daerah khusus, kenapa nggak ada lagi daerah khusus yang lain?" kata Tito.

Senin, 25 Nov 2019 20:14 WIB