detikNews

Praperadilan SKL BLBI, Pengacara: Eks Ketua BPPN Jalani UU

Tim pengacara menyebut Syafruddin Temenggung hanya menjalankan perintah UU dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI.

Senin, 15 Mei 2017 10:45 WIB

detikNews

Praperadilan Miryam, KPK Belum Terima Panggilan Sidang

KPK menegaskan penerapan pasal pidana mengenai keterangan palsu di sidang sudah pernah digunakan untuk menjerat Muhtar Ependy.

Senin, 08 Mei 2017 11:07 WIB

detikNews

KPK Segera Jerat Pidana Pihak yang Bantu Pelarian Miryam

Pihak-pihak yang membantu Miryam saat buron bisa dijerat pidana menghalangi penyidikan yang diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Senin, 01 Mei 2017 17:50 WIB

detikNews

MUI Segera Keluarkan Sikap Keagamaan soal Korupsi

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengatakan MUI akan mengeluarkan sikap keagamaan soal korupsi.

Sabtu, 29 Apr 2017 14:27 WIB

detikNews

Hak Angket DPR dari Zaman Bung Karno Hingga Kini

Sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno sudah ada hak angket yang diajukan DPR. Apa saja?

Jumat, 28 Apr 2017 16:19 WIB

detikNews

Ditanya BAP Bocor, KPK: Belum Tentu dari Kami

Dalam rapat dengar pendapat, anggota Komisi III DPR menanyakan kerap bocornya surat dakwaan atau berita acara pemeriksaan.

Selasa, 18 Apr 2017 22:01 WIB

detikNews

Novanto Dicekal, KPK Yakin Kinerja DPR Tak Terganggu

Setya Novanto dicekal ke luar negeri terkait penyidikan tersangka e-KTP Andi Narogong.

Senin, 17 Apr 2017 13:35 WIB

detikNews

Apa yang Kau Cari KPPU?

Sebuah merek air minum kemasan yang relatif masih baru, memasang banner yang isinya mensomasi merek lain yang terkenal. KPPU menanggapinya. Ada apa?

Kamis, 13 Apr 2017 17:15 WIB

detikNews

Kata Wapres Sampai Pakar Hukum soal DPR 'Tak Kebal' KPK

Setya Novanto dicekal bepergian ke luar negeri lantaran kesaksiannya dianggap penting untuk proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kamis, 13 Apr 2017 11:04 WIB

detikNews

DPR Protes Novanto Dicekal, Yusril: Mereka Sendiri yang Buat UU

Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, terkait dengan protes pencekalan Novanto, DPR sendirilah yang mengesahkan kewenangan KPK tersebut.

Kamis, 13 Apr 2017 07:26 WIB