detikNews

Chandra Teken Surat Perintah Penyadapan Nasrudin

Analis Informasi di KPK Ina Susanti mengaku kalau penyadapan terhadap Nasrudin Zulkarnain atas perintah Direktur Pengelolaan Informasi dan Data (Pinda) KPK Budi Ibrahim. Surat perintah prnyadapan diteken Chandra M Hamzah.

Selasa, 24 Nov 2009 16:31 WIB

detikNews

Chandra Akan Bersaksi Soal Penyadapan atas Permintaan Antasari

Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dijadwalkan menjadi saksi di sidang terdakwa pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Antasari Azhar. Chandra sedianya akan dimintai keterangan soal penyadapan atas perintah Antasari.

Selasa, 24 Nov 2009 12:18 WIB

detikNews

Sidang Antasari akan Hadirkan Chandra Hamzah Sebagai Saksi

Pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar, Selasa besok. Selain Chandra, akan ada 4 saksi lain yang dihadirkan.

Senin, 23 Nov 2009 19:31 WIB

detikNews

Depkominfo Siapkan Aturan untuk Penyadapan

Depkominfo akan menyiapkan peraturan penyadapan dalam bentuk peraturan pemerintah. Penyadapan harus diatur karena tidak setiap orang dapat melakukan penyadapan.

Senin, 23 Nov 2009 19:23 WIB

detikNews

Menkominfo: Sekarang Bukan Lagi Eranya Polisi Panggil Pers

Pemanggilan pekerja pers oleh kepolisian terkait pemberitaan di media massa bersangkutan dinilai sebagai kekeliruan. Di masa mendatang hal serupa diharapkan tidak terulang.

Senin, 23 Nov 2009 12:05 WIB

detikNews

Menanti Konsistensi Sikap Presiden Terhadap Polemik KPK vs Polri

Serahkan semuanya berdasarkan hukum dan Konstitusi. Kalau pun pejabat Polri dan Kejaksaan diduga terlibat "merekayasa" kasus Bibit dan Chandra harus dikenai sanksi. Pemberian sanksi juga murni berdasarkan peraturan perundangan bebas intervensi.

Sabtu, 21 Nov 2009 12:35 WIB

detikNews

Seperti Orba, Polri Makin Tak Populer di Masyarakat

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyayangkan pemanggilan 2 media massa oleh Mabes Polri. Partai berlambang kepala burung garuda ini menilai hal ini persis seperti di zaman orde baru.

Sabtu, 21 Nov 2009 03:10 WIB

detikNews

3 Organisasi Pers: Pemanggilan Tak Ada Dasar Hukum Kuat

3 Organisasi media menilai tak ada dasar hukum kuat tentang pemanggilan dua suratkabar harian Seputar Indonesia (Sindo) dan Kompas oleh Mabes Polri. Pemanggilan tersebut juga dinilai bertendensi melanggar UU Pers.

Sabtu, 21 Nov 2009 00:40 WIB

detikNews

Tak Ada Masalah Pidana, Pemanggilan Bentuk Represif

Pemanggilan dua suratkabar harian Sindo dan Kompas oleh Mabes Polri dinilai sebagai bentuk represif kepada media saat ini. Tindakan Polri tersebut disayangkan karena tak ada masalah pidana yang dilakukan media dalam hal ini.

Jumat, 20 Nov 2009 23:40 WIB

detikNews

IPW: Ada Pembusukan di Internal Polri Untuk Kriminalisasikan Pers

Tindakan Polri yang memanggil media massa terkait pelaporan Anggodo menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, ada upaya pembusukan dari internal Polri untuk melakukan kriminalisasi pers.

Jumat, 20 Nov 2009 14:59 WIB