detikNews

Pro Kontra Baju Khusus Koruptor

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi baju khusus bagi tersangka kasus korupsi menjadi pro kontra. Masing-masing pihak memiliki alasan sendiri.

Sabtu, 09 Agu 2008 08:09 WIB

detikNews

Pengamat: Diberi Baju Khusus Tapi Diistimewakan, Ya Sama Saja

KPK berencana memberi seragam khusus untuk para tersangka kasus korupsi. Namun rencana itu akan sia-sia selama sang tersangka masih mendapat perlakuan istimewa di tahanan.

Jumat, 08 Agu 2008 18:45 WIB

detikNews

SBY Tak Copot Kaban dan Paskah

Menhut MS Kaban dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta disebut menerima aliran dana BI. Namun, Presiden SBY tidak segera mencopot keduanya, beda terhadap Yusril Ihza dan Hamid Awaludin. Menurut Denny Indrayana, ini langkah mundur. Seharusnya SBY mencopot Kaban dan Paskah setelah jadi tersangka, tidak menunggu jadi terdakwa. Setuju?

Selasa, 05 Agu 2008 07:42 WIB

detikNews

Dibanding Yusril, Sikap SBY Soal Paskah & Kaban Langkah Mundur

Keputusan presiden SBY terkait Kaban dan Paskah justru menjadi langkah mundur. Sebab, Yusril dan Hamid Awaludin sebelumnya dicopot dari jabatan Menkum & HAM tanpa menunggu proses hukum.

Senin, 04 Agu 2008 16:37 WIB

detikNews

Hukuman Mati Bagi Koruptor Tidak Langgar HAM & UUD

Wacana hukuman mati untuk koruptor menuai pro kontra. Pengamat hukum dari UGM Denny Indrayana menilai, hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar HAM dan UUD 1945.

Sabtu, 26 Jul 2008 13:14 WIB

detikNews

Hukum Mati Koruptor atau Kikis Budaya Korup?

Sebagian kalangan barangkali sepakat bila para koruptor yang sulit diberantas, diganjar dengan hukuman mati agar memberi efek jera. Atau cukupkah dengan mengikis budaya korupsi?

Sabtu, 26 Jul 2008 03:20 WIB

detikNews

Hakim Korup Belum Disentuh KPK

Mafia peradilan di Indonesia sangat parah. KPK sudah menyeret jaksa nakal, namun belum menyentuh hakim korup.

Sabtu, 26 Jul 2008 00:15 WIB

detikNews

Pengamat Hukum: Gugatan Yenny pada Menkum HAM Aneh

Yenny Wahid berencana menggugat Menkum HAM yang mencoret namanya dari jabatan Sekjen DPP PKB ke PTUN . Gugatan itu dinilai tidak relevan dan aneh.

Jumat, 25 Jul 2008 09:53 WIB

detikNews

Kawal Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor!

Upaya menjaga agar RUU Pengadilan Tipikor tidak kebablasan tengah dipersiapkan. Caranya dengan mengawal proses pembahasan rancangan undang-undang ini di DPR.

Senin, 21 Jul 2008 16:37 WIB

detikNews

Awas! RUU Tipikor Tularkan Virus Mafia Peradilan

RUU Tipikor perlu diwaspadai. Sejumlah pasalnya dinilai condong kepada munculnya pelemahan pemberantasan korupsi. Bahkan menularkan virus mafia peradilan.

Senin, 21 Jul 2008 14:47 WIB