detikNews

KPK Minta DPR Kirim Surat Keabsahan Pansus Angket

Pansus angket KPK yang dibentuk melalui keputusan DPR harus dituangkan dalam berita negara dan disampaikan ke presiden.

Senin, 19 Jun 2017 13:59 WIB

detikNews

Penyuap Patrialis Bantah Perintahkan Staf Beri Uang Rp 2 M ke MK

Terdakwa Ng Fenny membantah telah meminta Kumala Dewi menukar dolar untuk kemudian diberikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 19 Jun 2017 12:15 WIB

detikNews

Sidang Penyuap Patrialis, Saksi Akui Rp 2 Miliar untuk MK

Karyawan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi, mengaku diminta Ng Fenny untuk menukar uang ke money changer.

Senin, 19 Jun 2017 11:21 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Meski Diatur di RUU KUHP, UU Tipikor Masih Berlaku

Namun Prasetyo tidak mau berseberangan dengan DPR layaknya KPK. Prinsipnya, UU apa pun, haruslah menguatkan fungsi pemberantasan korupsi.

Jumat, 16 Jun 2017 16:26 WIB

detikNews

DPR Ancam Jemput Paksa Miryam, Mahfud MD: Pansus Angket Tak Legal

Ketua APHTN-HAN Mahfud MD menilai Pansus hak angket KPK tidak legal sehingga tidak bisa sembarang menjemput paksa Miryam S Haryani.

Jumat, 16 Jun 2017 10:23 WIB

detikNews

KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Parsel Lebaran Apa Pun

KPK kembali mengingatkan seluruh pejabat negara atau pegawai negeri untuk tidak menerima pemberian apa pun menjelang Lebaran.

Kamis, 15 Jun 2017 18:43 WIB

detikNews

KPK Kukuh Aturan Tindak Pidana Korupsi di Luar KUHP

Panja RUU KUHP dan pemerintah menyepakati tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP. Namun KPK tetap dengan suara awal, tidak setuju.

Kamis, 15 Jun 2017 13:54 WIB

detikNews

Pemerintah Setuju Pidana Korupsi Diatur KUHP, Ini Alasannya

Pemerintah setuju pidana korupsi diatur dalam KUHP. Menkum Yasonna Laoly meyakinkan hal itu tak akan melemahkan KPK.

Rabu, 14 Jun 2017 21:05 WIB

detikFinance

Tak Masalah TNI Terlibat Dalam Pembangunan Pertanian

Pelibatan TNI dalam Program UPSUS percepatan peningkatan produksi pangan tidak dipermasalahkan. Hal itu sejalan dengan peran TNI untuk menjaga pertahanan.

Rabu, 14 Jun 2017 13:28 WIB

detikNews

110 Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket DPR Modus Serang KPK

Sebanyak 110 pakar hukum tata negara mengkritisi penggunaan hak angket KPK oleh DPR. Mereka menilai angket DPR itu untuk menyerang KPK.

Rabu, 14 Jun 2017 12:23 WIB