detiksearch

detikNews

SBY Umumkan Keputusan Tentang RUU BPJS Sore Ini

Presiden SBY dan pimpinan DPR akan bertemu kembali sore ini guna membahas kebuntuan RUU BPJS. Hasil pertemuan akan langsung diumumkan kepada publik.

Kamis, 21 Jul 2011 15:22 WIB

detikNews

Rapat Presiden dengan DPR Bahas RUU BPJS Dilanjutkan Kamis

"RUU BPJS yang kita ketahui bersama deadline pada 22 Juli. Menyadari ada semacam deadlock pembahasannya di DPR, maka digagas pertemuan tadi pagi yang hasilnya sangat positif," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Rabu, 20 Jul 2011 17:45 WIB

detikNews

SBY Belum Sikapi Kemunculan Nazaruddin di TV

Meski berstatus buron, Nazaruddin muncul di dua stasiun televisi dalam sehari. Dia membombardir Ketum PD Anas Urbaningrum hingga para komisioner KPK. Bagaimana reaksi SBY?

Rabu, 20 Jul 2011 14:45 WIB

detikNews

Pertemuan Presiden dan Pimpinan DPR Bahas Deadline RUU BPJS

Presiden SBY dan Pimpinan DPR menggelar pertemuan tertutup terkait RUU BPJS. Rapat berhubungan dengan batas akhir penyelesaian RUU pada 22 Juli mendatang.

Rabu, 20 Jul 2011 14:30 WIB

detikNews

Presiden Bertemu Pimpinan DPR Bahas RUU BPJS

Presiden SBY bertemu dengan pimpinan DPR di Wisma Negara. Pertemuan membahas penyelesaian RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Rabu, 20 Jul 2011 11:44 WIB

detikNews

Kantor BSDMI P2ED RI Pajang Cenderamata dari Istana

BSDMI P2ED RI ternyata memiliki dua kantor di Jakarta untuk melangsungkan operasionalnya. Lalu bagaimana dan di mana bentuk kantor yang dipimpin oleh DR E Irwannur Latubual, SH, MM, itu?

Jumat, 15 Jul 2011 17:25 WIB

detikNews

Mendagri: Tidak Ada Rencana Bikin Lembaga BSDMI P2ED RI

Mendagri Gamawan Fauzi tidak tahu menahu mengenai Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah Republik Indonesia (BSDMI P2ED RI) yang heboh di Riau.

Jumat, 15 Jul 2011 16:11 WIB

detikNews

Denny Indrayana: Pencatut Staf Presiden Harus Diproses Hukum

Lingkar dalam Istana kembali bersuara atas lembaga pencatut nama staf SBY. Staf Khusus Denny Indrayana meminta pihak-pihak terkait organisasi itu dipidana.

Jumat, 15 Jul 2011 15:58 WIB