detikNews

Sadap Telepon Harus Seizin Ketua Pengadilan, Bagaimana Nasib OTT KPK?

Revisi UU KPK sudah berada di Baleg DPR. Nasib OTT KPK pun terancam tinggal sejarah karena DPR mengusulkan penyadapan KPK harus seizin ketua pengadilan negeri.

Rabu, 07 Okt 2015 08:50 WIB

detikNews

ICW: Kalau Revisi UU KPK Disahkan, Kiamat Buat Pemberantasan Korupsi

Baleg DPR mulai membahas rencana revisi UU KPK. ICW menyebut apabila sampai revisi UU KPK digolkan, maka kiamat sudah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rabu, 07 Okt 2015 08:34 WIB

detikNews

Ruhut: Anggota DPR yang Usulkan Revisi UU Ingin Bubarkan KPK!

Setelah sempat ditolak, revisi UU KPK kembali mencuat. Anggota komisi III Ruhut Sitompul menolak keras usulan revisi UU KPK itu.

Rabu, 07 Okt 2015 07:12 WIB

detikNews

Hendak Direvisi, Apa Jadinya KPK Tanpa Kewenangan Penuntutan?

Apa jadinya KPK ke depan jika beberapa kewenangannya, termasuk penuntutan akan dihapus oleh DPR?

Rabu, 07 Okt 2015 06:01 WIB

detikNews

Punya Rekor 100% Menang, Kewenangan Penuntutan KPK di RUU Dihilangkan

Revisi Undang-undang KPK saat ini telah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Berbagai pasal direvisi dan mengubah sejumlah kewenangan KPK.

Rabu, 07 Okt 2015 05:44 WIB

detikNews

Ambil Alih Revisi UU KPK dari Pemerintah, PDIP: Supaya Lebih Cepat

Revisi UU KPK awalnya ditetapkan sebagai inisiatif pemerintah. Kini, DPR mengambil alih pembahasan itu agar revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.

Selasa, 06 Okt 2015 20:15 WIB

detikNews

Soal Revisi UU KPK, DPP PAN: Kami Ikut Suara Rakyat

Revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015 sebagai inisiatif DPR perlu kesepakatan dengan pemerintah.  Bila pemerintah tak setuju, revisi tak bisa diajukan.

Selasa, 06 Okt 2015 20:04 WIB

detikNews

Usulan Umur KPK Hanya 12 Tahun, Indriyanto: Ad Hoc Tak Didasari Batas Waktu

"Pemahaman 'ad hoc' tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, tapi kondisilah yang menentukan hal tersebut," kata Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adj.

Selasa, 06 Okt 2015 19:43 WIB

detikNews

Jika Kerugian Negara Kurang dari Rp 50 M, KPK Wajib Serahkan Kasus ke Polisi

KPK direncanakan hanya bisa menangani kasus bila kerugian negara di atas Rp 50 miliar.

Selasa, 06 Okt 2015 19:38 WIB

detikNews

Ini Peta Pendukung Revisi UU KPK, Anggota FPDIP Paling Banyak

Anggota Baleg DPR ramai-ramai mengusulkan agar UU KPK direvisi. Anggota Fraksi PDIP paling banyak mendukung revisi UU KPK.

Selasa, 06 Okt 2015 19:31 WIB