detikNews

Pulangkan 7.885 WNI Overstayer di Saudi Telan Biaya USD 450 Per Orang

Pasca berakhirnya masa amnesti dari Kerajaan Arab Saudi pada 3 November 2013 lalu, sekitar 7.885 WNI yang overstayer ditahan di rumah detensi setempat. Pemerintah RI pun langsung menjemput mereka.

Jumat, 08 Nov 2013 13:15 WIB

detikNews

Permintaan hukum untuk bebaskan pegiat Greenpeace

Belanda meminta mahkamah internasional untuk membebaskan 30 pegiat Greenpeace dan wartawan yang ditahan Rusia karena unjuk rasa di Kutub Utara.

Rabu, 06 Nov 2013 17:22 WIB

detikNews

Aksi Spionase AS dan Australia Juga Dilakukan di Bali Tahun 2007

Intelejen Australia dan National Security Agent (NSA) Amerika, dikabarkan melakukan aksi spionase terhadap Indonesia saat Konferensi Perubahan Iklim yang digelar di Bali tahun 2007 silam. Tetapi misi spionase tersebut bukanlah misi sukses.

Minggu, 03 Nov 2013 09:46 WIB

detikNews

Terganjal 10,4 Juta Pemilih Bermasalah, Penetapan DPT Diundur Lagi?

DPT sudah ditetapkan hari ini di kabupaten/kota. Namun, penetapan nasional yang dijadwalkan 4 November menyisakan masalah baru yaitu 10,4 juta pemilih masih bermasalah. Apakah penetapan DPT akan diundur lagi?

Jumat, 01 Nov 2013 21:44 WIB

detikNews

Klarifikasi Penyadapan, BIN Panggil Intelijen AS

Kepala Badan Intelejen Negara (Ka BIN) Marciano Norman telah memanggil pihak intelejen Amerika Serikat di Jakarta. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi penyadapan yang dilakukan Kedubes AS.

Jumat, 01 Nov 2013 18:34 WIB

detikNews

Menko Polhukam tentang Penyadapan AS dan Australia: Kita Tak Senang

Amerika Serikat dan Australia terungkap melakukan penyadapan melalui kedutaannya di Jakarta. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia tentunya tidak senang dengan apa yang dilakukan kedua negara.

Jumat, 01 Nov 2013 18:26 WIB

detikNews

SBY Sesalkan Penyadapan oleh AS dan Australia

Amerika Serikat dan Australia terungkap telah menggunakan fasilitas penyadapan melalui kedutaan masing-masing di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

Jumat, 01 Nov 2013 16:12 WIB

detikNews

DPR Rekomendasikan KPU Dirikan Konsorsium IT untuk Gantikan Lemsaneg

Kerjasama teknis KPU dengan Lembaga Sandi Negara jadi polemik karena kuatir independensinya dalam Pemilu-Pilpres 2014. DPR pun merekomendasikan KPU membentuk konsorsium TI guna mengawal data.

Kamis, 24 Okt 2013 18:09 WIB

detikNews

DPR Rekomendasikan KPU Tinjau Ulang Kerjasama dengan Lemsaneg

Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai polemik. Independensi lembaga bawahan Menteri Pertahanan itu dipertanyakan. Untuk itu, DPR merekomendasikan KPU membentuk lembaga lain guna mengawal data Pemilu 2014.

Kamis, 24 Okt 2013 17:45 WIB

detikNews

Lemsaneg Legowo Jika Kerjasamanya dengan KPU Dibatalkan

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri rencana kerjasama dengan KPU dalam mengawal data Pemilu 2014. Soalnya, rencana kerjasama ini menuai kontroversi publik.

Kamis, 24 Okt 2013 16:53 WIB