detikFinance

Kementerian ESDM: Pemerintah Pusat Tetap Berwenang Tentukan Wilayah Pertambangan

Putusan MK soal UU Minerba tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat terhadap penentuan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Kamis, 22 Nov 2012 17:29 WIB

detikNews

MK: Pemda Berhak Tentukan Wilayah Pertambangannya Sendiri

MK memutuskan bahwa penetapan wilayah pertambangan boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada Pemda.

Kamis, 22 Nov 2012 16:19 WIB

detikFinance

Pemerintah Bantah UU Minerba Pesanan Pihak Asing

Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan pesanan asing.

Kamis, 22 Nov 2012 11:22 WIB

detikFinance

Pemerintah 'Deg-degan' UU Minerba Digugat ke MK

Bupati Kutai Timur Isran Noor tengah melakukan uji materil UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 20 Nov 2012 16:35 WIB

detikFinance

Din Syamsuddin Juga akan Gugat Peraturan Minerba & Geothermal

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan akan meneruskan aksi judicial review atas UU Migas, dan Peraturan Menteri ESDM terkait Minerba dan Geothermal.

Minggu, 18 Nov 2012 16:06 WIB

detikFinance

BP Migas Bubar, Mafia Impor Minyak Diuntungkan

Dalam Buku Putih BP Migas, disebutkan pihak-pihak yang akan diuntungkan dan dirugikan apabila BP Migas bubar.

Minggu, 18 Nov 2012 15:14 WIB

detikNews

Sukses dengan UU Migas, Muhammadiyah Akan Gugat UU Minerba ke MK

Muhammadiyah akan mengajukan judicial review UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstutusi (MK). Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan niatan gugatan itu.

Jumat, 16 Nov 2012 17:21 WIB

detikNews

Ahli Hukum: Tindakan BP Migas Sebelum Putusan MK Sah

Putusan MK yang membubarkan BP Migas tidak berlaku surut. Namun ke depannya, pemerintah harus mereview semua jenis perjanjian migas dengan semua pelaku pasar sesuai amanat UUD 1945.

Selasa, 13 Nov 2012 17:29 WIB

detikNews

Ketua MK: Kontrak Kerja BP Migas Dialihkan ke Kementerian ESDM

Ketua MK Mahfud MD menyatakan BP Migas bubar sejak pukul 11.00 WIB karena diputus inkonstitusional. Untuk urusan kontrak kerja BP Migas tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

Selasa, 13 Nov 2012 16:09 WIB

detikNews

BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai

BP Migas diputuskan MK sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Selasa, 13 Nov 2012 13:20 WIB