detikNews

Todung Nilai Serangan pada Tempo Teror Atas Pemberantasan Korupsi

Kecaman atas pelemparan molotov pada kantor Tempo terus mengalir. Salah satunya dari praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Dia menilai serangan molotov itu bagian intimidasi pada pemberitaan atas pengungkapan kasus korupsi.

Selasa, 06 Jul 2010 10:40 WIB

detikNews

Teten: Polri Harus Cari Kebenaran Rekening Perwira Itu

Polri didesak untuk mencari kebenaran rekening fantastis milik para perwira Polri yang disinyalir mencurigakan. Hal ini dinilai lebih produktif daripada mempermasalahkan Majalah Tempo.

Kamis, 01 Jul 2010 11:13 WIB

detikNews

Jika PD Tak Konsisten Berantas Korupsi, Todung Siap Mundur

Todung Mulya Lubis akan segera dilantik menjadi pengurus pusat Partai Demokrat (PD). Namun Todung siap mundur dari kepengurusan jika PD tidak konsisten memberantas korupsi.

Selasa, 22 Jun 2010 14:00 WIB

detikNews

Sepi Peminat, Pansel Pimpinan KY Diminta 'Jemput Bola'

Untuk mengatasi sepinya peminat, pansel pimpinan KY harus segera melakukan upaya 'jemput bola' seperti yang dilakukan pansel KPK. Apalagi masa pendaftaran calon pimpinan KY diperpanjang hingga 18 Juli 2010.

Senin, 21 Jun 2010 17:03 WIB

detikNews

ICW: Kalau Perwakilan Masyarakat, Todung Harus Mundur dari Pansel KPK

ICW menilai Todung Mulya Lubis harus mundur dari keanggotan di Pansel pimpinan KPK, jika ia ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat. Alasannya, setelah menjadi anggota Dewan Pembina PD, Todung tidak layak merepresentasikan suara publik lagi.

Senin, 21 Jun 2010 16:30 WIB

detikNews

Teten: Satgas Harus Didorong agar Kerja Maksimal

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum harus didorong agar bekerja lebih maksimal. Masih banyak kasus-kasus mafia hukum yang belum diselesaikan.

Senin, 21 Jun 2010 15:58 WIB

detikNews

Teten: Pansel KPK Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Sekjen TII, Teten Masduki, menyerahkan sepenuhnya desakan mundur Todung Mulya Lubis dari keanggotaan pansel pimpinan KPK kepada Presiden. Namun, secara pribadi Teten setuju pansel harus bebas dari kepentingan politik.

Senin, 21 Jun 2010 15:28 WIB

detikNews

Harusnya Dahulu Kejagung Tak Pakai Alasan Politis

Kejagung akan mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi yang menolak SKPP Bibit-Chandra. Seharusnya, dahulu Kejagung tak menggunakan alasan politis.

Kamis, 10 Jun 2010 16:40 WIB

detikNews

Todung: Polisi Harus Selidiki Pengakuan Gayus Soal Grup Bakrie

Polisi diminta menindaklanjuti apa yang disampaikan Gayus Tambunan terkait pajak Grup Bakrie. Meski saat ini posisi kelompok Bakrie kuat secara politik, polisi tidak boleh sungkan. Semua demi kejelasan kasus.

Senin, 07 Jun 2010 16:52 WIB

detikNews

Teten: Saya Khawatir Polisi Ciut Periksa Grup Bakrie

Keseriusan polisi mengusut kasus dugaan permainan pajak perusahaan grup Bakrie diragukan. Salah satu alasannya, kekuatan Grup Bakrie dalam ranah politik yang kuat.

Senin, 07 Jun 2010 16:39 WIB