detikNews

Pakar Hukum Trisakti: Remisi untuk Koruptor Wajib Diperketat

Wacana remisi untuk koruptor yang digabungkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terus mendapat protes keras. Remisi untuk tindak pidana luar biasa seperti kasus narkoba, pelanggaran HAM, terorisme, dan Korupsi harus diperketat.

Senin, 06 Apr 2015 16:56 WIB

detikNews

PP Remisi Koruptor, Jokowi Diminta Bersikap Tegas Jika Menkum Tetap Merevisi

Pegiat anti korupsi terus menyuarakan penolakan terhadap rencana Menkum HAM Yasonna H Laoly yang ingin merevisi PP 99 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bagi narapidana korupsi.

Senin, 06 Apr 2015 16:06 WIB

detikNews

Komisi III Gelar Raker dengan Menkum HAM

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Rapat kerja ini membahas sejumlah persoalan seperti remisi koruptor hingga konflik kepengurusan Golkar.

Senin, 06 Apr 2015 15:41 WIB

detikNews

Muncul Wacana Justice Collaborator Tak Lagi Jadi Syarat Remisi

Di tengah-tengah wacana mengenai penghapusan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, muncul wacana untuk penghapusan justice collaborator sebagai syarat untuk pemberian remisi. Wacana ini pun sudah menjadi perhatian Menkum Yasonna Laoly.

Rabu, 01 Apr 2015 11:01 WIB

detikNews

Dipanggil DPR Soal Remisi Koruptor, Menkum Yasonna Masih Belum Bisa Hadir

Komisi III DPR RI berencana mengundang Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas revisi PP 99/2012 tentang remisi tahanan. Namun Yasonna masih belum bersedia hadir dalam undangan rapat esok hari.

Senin, 30 Mar 2015 16:34 WIB

detikNews

Gaduh Revisi PP Pengetatan Remisi Koruptor, Apa Kabar RPP Peradilan Anak?

Hampir satu tahun berlalu, pemerintah belum juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Peradilan Anak. Alih-alih menelurkan PP itu, Menkum HAM kini gencar mewacanakan revisi PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Senin, 30 Mar 2015 14:43 WIB

detikNews

Begini Rumitnya Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya UU Administrasi

Menurut UU Adminstrasi Negara, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara bukan delik pidana lagi dan murni kesalahan administrasi. Hal ini bertentangan dengan UU Tipikor yang mengancam pelaku 20 tahun penjara.

Senin, 30 Mar 2015 12:26 WIB

detikNews

Jalan Memutar Menjerat Koruptor: PTUN Dulu, Pidana Belakangan

Dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, kini tidak mudah menjerat para koruptor. Jika PTUN 'mengizinkan', maka ia baru boleh diseret ke pengadilan pidana.

Senin, 30 Mar 2015 09:17 WIB

detikNews

Salah Tangkap Aparat Diganti Rp 1 Juta, Praktisi Hukum: Itu Penzaliman

Rakyat yang dipenjara tanpa dosa akibat salah tangkap aparat di Indonesia diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta. Aturan ini diminta untuk segera direvisi karena telah berusia lebih dari 32 tahun.

Senin, 30 Mar 2015 08:53 WIB

detikNews

Bertemu Pimpinan KPK, Kiai Jatim: Koruptor Harus Dimiskinkan!

Diskusi bertajuk 'Masa Depan Pemberantasan Korupsi' antara kiai se Jatim dan pimpinan KPK melahirkan 5 rumusan. Salah satunya soal pemiskinan koruptor.

Minggu, 29 Mar 2015 17:58 WIB