detikNews

Ada Isu Koalisi Merah Putih Akan Revisi UU KPK, Titiek Soeharto: Belum

Wacana bahwa Koalisi Merah Putih akan merevisi UU KPK muncul. Ketua DPP Partai Golkar Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) belum memiliki rencana tersebut. 

Rabu, 01 Okt 2014 14:45 WIB

detikNews

Gerindra Bantah KMP Akan Revisi UU KPK

Setelah UU MD3 dan UU Pilkada yang menuai kontroversi, muncul wacana Koalisi Merah Putih (KMP) akan merevisi UU KPK. Meski begitu, Gerindra membantah akan melemahkan fungsi KPK.

Rabu, 01 Okt 2014 13:57 WIB

detikNews

Kata KPK, ini Beda Korupsi yang Terjadi pada Pilkada Langsung dan Lewat DPRD

KPK memberi peringatan soal korupsi politik berbahaya yang mungkin terjadi bila pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karenanya, KPK menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. 

Rabu, 01 Okt 2014 13:13 WIB

detikNews

KPK: Pilkada Melalui DPRD Wujud Korupsi Demokrasi

Pimpinan KPK bersuara keras menentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD adalah wujud korupsi demokrasi.

Rabu, 10 Sep 2014 11:18 WIB

detikFinance

4 Kali Ikut Seleksi, Calon Anggota BPK: Tes di DPR Hanya Basa-basi!

Seleksi calon anggota BPK sudah memasuki hari kedua. Belasan calon akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR.

Jumat, 05 Sep 2014 11:47 WIB

detikNews

Saatnya Merevisi UU Advokat

Sudah tidak zamannya lagi organisasi advokat merupakan wadah tunggal karena berdasarkan sejarah sudah terbukti organisasi wadah tunggal advokat di Indonesia tidak dapat bertahan lama karena sering konflik dan pecah.

Sabtu, 23 Agu 2014 14:58 WIB

detikNews

Cerita Bambang Widjojanto Soal Ada 'Sesuatu' dalam Revisi RUU KUHP

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut. 

Rabu, 20 Agu 2014 18:20 WIB

detikNews

Conflict of Interest, Ini Dampak Buruk Kepemilikan PJTKI oleh Anggota DPR

KPK menyatakan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang dimiliki anggota DPR, berpotensi konflik kepentingan yang membuat persoalan TKI menjadi semakin runyam. Mengapa begitu?

Kamis, 07 Agu 2014 08:21 WIB

detikNews

Tugas Pertama Jokowi, KPK: Review Politik Legislasi

Kewenangan DPR membuat peraturan perundang-undangan terkadang dimanfaatkan untuk maksud tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kalangan. Hal ini biasa disebut dengan istilah politik legislasi.

Rabu, 23 Jul 2014 18:59 WIB

detikNews

Busyro: Revisi UU MD3 Lindungi Kepentingan Internal Anggota DPR

KPK berkali-kali menolak revisi UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pimpinan KPK Busyro Muqqodas berpendapat isi revisi UU MD3 menampakkan perlindungan kepentingan internal anggota dewan.

Rabu, 23 Jul 2014 16:12 WIB