detikNews

Menkominfo Miliki Kewenangan Besar

Menkominfo memiliki kewenangan besar dalam RPP Penyadapan. Segala izin sadap menyadap diketahui oleh Menkominfo sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam RPP Penyadapan ini.

Rabu, 16 Des 2009 17:20 WIB

detikNews

Izin Ketua Pengadilan Hambat Pengusutan Korupsi di Peradilan

RPP Penyadapan yang disiapkan pemerintah menempatkan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat sebagai sentral. Syarat mutlak bagi instansi hukum untuk melakukan penyadapan berada di tangannya.

Rabu, 16 Des 2009 15:57 WIB

detikNews

Bab XI-XII: Ketentuan Peralihan, Penutup & Penjelasan

Pusat Intersepsi Nasional beserta kelengkapannya harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Rabu, 16 Des 2009 14:41 WIB

detikNews

Bab IX - X: Biaya & Larangan - Sanksi

Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan Intersepsi dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang.

Rabu, 16 Des 2009 14:29 WIB

detikNews

Bab VII-VIII: Dewan Pengawas Intersepsi Nasional & Hasil Intersepsi

Pasal 11 berisi, Dewan Pengawas Intersepsi Nasional beranggotakan Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan instansi lainnya yang berwenang melakukan Intersepsi.

Rabu, 16 Des 2009 14:26 WIB

detikNews

Bab V-VI: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik & Pusat Intersepsi Nasional

Pasal 9 draf RPP Penyadapan berbunyi, "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses Intersepsi melalui Sistem Elektronik yang dikelolanya."

Rabu, 16 Des 2009 14:23 WIB

detikNews

Bab III - IV: Pelaksanaan dan Perangkat Intersepsi

Permintaan penetapan Intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itulah pasal 4 draf RPP Penyadapan.

Rabu, 16 Des 2009 14:18 WIB

detikNews

Bab I - II: Ketentuan Umum & Persyaratan Intersepsi

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang digodok Depkominfo menuai kritik. Bagaimana isi draf tersebut, berikut ini adalah naskah lengkapnya, diturunkan secara bertahap:

Rabu, 16 Des 2009 14:15 WIB

detikNews

Mahfud: KPK Tidak Wajib Taati RPP Penyadapan

"Kewenangan KPK dari UU, tidak masalah jika tidak taat terhadap RPP. Tidak melanggar hukum," ujar Ketua MK Mahfud MD.

Rabu, 16 Des 2009 11:57 WIB

detikNews

KPK-Tifatul Berdebat Soal Izin Pengadilan dan PIN

KPK dan Menkominfo Tifatul Sembiring bertemu untuk membahas RPP Penyadapan. Selama 3 jam berdiskusi, ada dua hal pokok yang jadi perdebatan, yakni soal izin pengadilan untuk menyadap dan pembentukan PIN.

Selasa, 15 Des 2009 15:39 WIB