detikNews

Perpres Perampingan Regulasi Diminta Segera Dikeluarkan

Perpres itu nantinya akan dijadikan alat untuk merampingkan obesitas regulasi yang mencapai 62 ribu aturan.

Jumat, 24 Mar 2017 18:09 WIB

detikNews

Tim Khusus Penataan Regulasi

Sengkarut disharmonisnya produk regulasi bagai benang kusut. Bagaimanakah solusi pembenahan karut-marut perundang-undangan di Tanah Air ini?

Rabu, 22 Mar 2017 17:05 WIB

detikFinance

Apa Kabar Holding BUMN Tambang? Ini Kata Pemerintah

Kementerian BUMN menjelaskan proses pembentkan holding bumn tambang. Sampai di mana prosesnya?

Rabu, 22 Mar 2017 14:30 WIB

detikNews

Dekan FH PTN se-Indonesia Dukung Perampingan Hukum

Dirjen PP berharap Kemenkum HAM bisa menjadi markas besar Fakultas Hukum.

Rabu, 22 Mar 2017 14:16 WIB

detikNews

Pakar Hukum UGM Minta Tim Reformasi Regulasi Bersifat Ad Hoc

Zainal Arifin Mochtar meminta Tim Reformasi Regulasi bersifat ad hoc. Tim itu nantinya bertugas merampingkan obesitas hukum yang sudah akut.

Selasa, 21 Mar 2017 18:50 WIB

detikNews

Soal Obesitas Hukum, Refly Harun Tak Setuju Presiden Evaluasi Perda

Guna mengevaluasi obesitas hukum, Presiden diminta membentuk payung hukum lewat peraturan presiden dan membentuk Tim Reformasi Regulasi.

Selasa, 21 Mar 2017 16:29 WIB

detikNews

Diet Obesitas Hukum, Presiden Bisa Awali dengan Executive Review

Bahkan banyak peraturan Direktur Jenderal/Sekretaris Jenderal yang tidak harmonis dengan aturan di atasnya sehingga menambah daftar permasalahan yang ada.

Selasa, 21 Mar 2017 09:20 WIB

detikNews

Kuruskan Obesitas Hukum, Pemerintah Siapkan Tim Reformasi Regulasi

Ribuan regulasi yang saling tumpang tindih membuat pembangunan malah susah bergerak. Diperlukan Tim untuk memangkas hal itu.

Senin, 20 Mar 2017 12:45 WIB

detikNews

Imigrasi Deportasi 2 Jurnalis Prancis dari Papua

Imigrasi mendeportasi 2 jurnalis Prancis dari Papua. 2 Jurnalis Prancis itu dideportasi karena visanya tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Minggu, 19 Mar 2017 15:15 WIB

detikNews

Pemerintah Perkuat Pencegahan TKI Nonprosedural ke Luar Negeri

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu M Iqbal mengatakan aturan pencegahan TKI nonprosedural merupakan upaya mencegah maraknya permasalahan TKI di luar negeri.

Jumat, 17 Mar 2017 16:41 WIB