detikFinance
Ekonomi Papua Minus, Sri Mulyani Evaluasi Dana Otsus
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Papua.
Senin, 10 Feb 2020 19:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
UU Produk Halal Diusulkan Direvisi agar BPJPH Tak 'Mandul'
Anggota Komisi VIII DPR menyoroti kurang terlihatnya wewenang BPJPH Kemenag dalam sertifikasi halal. UU Jaminan Produk Halal pun diusulkan untuk direvisi.
Selasa, 14 Jul 2020 14:12 WIB
detikNews
Singgung Rachmawati, Perludem: Putusan MK Mestinya Diakomodir di UU Pemilu
"Sudah semestinya semua substansi putusan MK yang merupakan hasil uji materi berkaitan dengan pengaturan kepemiluan diakomodir dalam UU Pemilu," kata Titi.
Senin, 13 Jul 2020 05:30 WIB
detikOto
Sanksi Pelanggar Hukum yang Celakai Pesepeda Dinilai Terlalu Ringan
Sesuai Undang-Undang, keselamatan pesepeda harus diutamakan pengguna kendaraan bermotor. Tapi, sanksi bagi pelanggar yang celakai pesepeda dinilai ringan.
Selasa, 07 Jul 2020 09:07 WIB
detikNews
8 Anggota DPRD Ajukan Hak Interpelasi terhadap Bupati Labuhanbatu
Delapan orang anggota DPRD Labuhanbatu mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.
Selasa, 07 Jul 2020 15:36 WIB
detikNews
KPK: OTT Bupati Kutai Timur Sadapan Perdana Setelah UU KPK yang Baru
KPK mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ismunandar itu merupakan penyadapan perdana setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku.
Jumat, 03 Jul 2020 23:37 WIB
detikNews
Riwayat RUU P-KS di DPR: Pembahasan Terus Tertunda, Kini Ditarik dari Prolegnas
RUU P-KS hendak ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 di DPR. Para wakil rakyat belum mampu menyelesaikan RUU ini sejak enam tahun silam. Berikut kronologinya.
Kamis, 02 Jul 2020 13:47 WIB
detikOto
DPR: Transportasi Online Dibutuhkan untuk Tekan Pengangguran
Transportasi online seperti ojek online (ojol) dan taksi online saat ini menjamur di Indonesia. Aplikasi transportasi bahkan cukup dibutuhkan di Indonesia.
Selasa, 07 Jul 2020 12:39 WIB
detikNews
DPR Akan Revisi UU Pemilu, Kaji Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7%
DPR akan merevisi UU Pemilu. Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4%, dinaikkan menjadi 7%.
Rabu, 10 Jun 2020 14:51 WIB
detikNews
Partai Berkarya Merasa Diberangus Bila Ambang Batas Masuk Parlemen 7%
Partai Berkarya menolak wacana dinaikkannya ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Berkarya merasa diberangus bila ambang batas parlemen kembali dinaikkan.
Kamis, 11 Jun 2020 12:42 WIB