detikNews

Revisi UU Akan Lemahkan KPK? PPP: Kita Tunggu Draf Pemerintah

Pemerintah mengajukan revisi UU KPK yang akan mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan.

Rabu, 17 Jun 2015 11:08 WIB

detikNews

Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Tergantung Keputusan Fraksi

Pemerintah ingin mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK lewat revisi UU KPK yang diajukan ke DPR.

Rabu, 17 Jun 2015 10:50 WIB

detikNews

Ini Pasal-pasal yang Ingin Direvisi dan Bisa Melemahkan KPK

Pemerintah lewat Menkum HAM mengajukan revisi UU KPK ke DPR. Sejumlah pasal yang ingin direvisi dinilai akan melemahkan KPK.

Rabu, 17 Jun 2015 10:27 WIB

detikNews

Penuntutan dan Penyadapan KPK Akan Dihapus, Pemberantasan Korupsi Melemah

Pemerintah dan DPR sudah sepakat melakukan revisi UU KPK. Salah satu poinnya yakni menghapus kewenangan penuntutan KPK.

Rabu, 17 Jun 2015 09:39 WIB

detikNews

Hapus Penuntutan dan Penyadapan, Pemerintah Dituding Ingin Matikan KPK

Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly berniat mengubah UU KPK. Ke depan, kewenangan penuntutan KPK akan dihapus.

Rabu, 17 Jun 2015 09:08 WIB

detikNews

Pemerintah Ingin Ubah Penuntutan dan Penyadapan, Ini Respons Keras KPK

Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah UU KPK.

Selasa, 16 Jun 2015 20:21 WIB

detikNews

Ajukan Revisi UU KPK, Menkum Ingin Ubah Hak Penyadapan dan Penuntutan

Kemenkum HAM mengajukan revisi atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam perubahan Prolegnas 2015.

Selasa, 16 Jun 2015 18:45 WIB

detikNews

DPR dan Menkum Yasonna Sepakat Revisi UU KPK

Revisi UU KPK ini merupakan usulan dari pemerintah.

Selasa, 16 Jun 2015 18:07 WIB

detikNews

Fadli Zon: Presiden Jangan Takut Berantas Korupsi, di Atas Beres ke Bawah Juga

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong adanya revisi UU KPK. Ia menilai, banyak yang harus diperjelas dalam aturan tentang KPK agar tidak menimbulkan multitafsir seperti yang terjadi saat ini.

Sabtu, 30 Mei 2015 14:46 WIB

detikNews

Mantan Perumus UU KPK: Harus Ada Revisi UU KPK

Salah satu alasan Hakim Haswandi menerima gugatan pra peradilan eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo adalah karena penyidik KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mantan tim perumus UU KPK, Firman Jaya Daeli membantah hal tersebut.

Sabtu, 30 Mei 2015 13:32 WIB