detiksearch

detikFinance

Hatta: Royalti Freeport Minimum 3% Lebih

Pemerintah meminta Freeport memenuhi aturan soal pemberian royalti tambang dari royalti emas Freeport 1% saat ini menjadi minimal 3,5% sesuai aturan.

Selasa, 21 Feb 2012 19:01 WIB

detikFinance

Hatta: Masak Royalti Freeport Cuma 1%

PT Freeport Indonesia saat ini cuma memberikan royalti 1% atas penjualan emasnya dari tambang Grasberg di Papua. Pemerintah ingin royalti ini dinaikkan.

Selasa, 21 Feb 2012 13:43 WIB

detikFinance

Jero Wacik: Freeport & Newmont Bersedia Renegosiasi Kontrak

Perusahaan 'kakap' pertambangan di Indonesia seperti Freeport dan Newmont yang dua-duanya asal AS akhirnya bersedia merubah kontrak mereka melalui jalan renegosiasi.

Senin, 20 Feb 2012 19:14 WIB

detikFinance

Freeport Ingin Bercokol di Papua Hingga 2021

Perusahaan tambang asal AS Freeport McMoRan Copper & Gold Inc menyatakan ingin terus bertahan menambang emas dan tembaga di Papua hingga tahun 2021 lebih.

Jumat, 17 Feb 2012 17:33 WIB

detikFinance

Jero Wacik Temui Bos Baru Freeport

Menteri ESDM Jero Wacik bertemu dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia yaitu Rozik B. Soetjipto. Dalam pertemuan itu, dibicarakan langkah awal renegosiasi kontrak.

Kamis, 16 Feb 2012 17:50 WIB

detikFinance

Awas! Banyak Surat Izin Pertambangan 'Abal-abal'

Kementerian ESDM mengungkapkan seringkali menemukan surat-surat izin pertambangan palsu yang dikeluarkan oleh kepala daerah seperti bupati atau walikota.

Kamis, 16 Feb 2012 16:37 WIB

detikNews

Ramai-ramai Menggugat UU Pajak ke MK

Sistem pungutan wajib oleh negara kepada rakyat berlaku di seluruh dunia. Tetapi jika pungutan pajak tersebut dinilai tidak sesuai maka rakyat pun ramai-ramai menggugat negara.

Kamis, 16 Feb 2012 11:45 WIB

detikNews

5 Ribu Izin Tambang Bermasalah, Kementerian ESDM Ketatkan Izin Baru

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga awal 2012, sedikitnya 10 ribu izin tambang telah diterbitkan pemerintah daerah. Lima ribu izin diantaranya dinyatakan sebagai izin tambang bermasalah. Dengan alasan itu, mereka memastikan pengetatan izin baru.

Selasa, 14 Feb 2012 17:32 WIB