"Kami meminta perhatian pimpinan DPR untuk juga memenuhi janjinya untuk menjadikan RUU P-KS sebagai bentuk hadirnya negara terhadap korban," kata Theresia.
Baleg DPR RI mengevaluasi Prolegnas prioritas 2020. Tak hanya RUU P-KS, ada sejumlah RUU yang juga diusulkan untuk ditarik dari Prolegnas prioritas 2020.
Komisi VIII DPR kerap menerima laporan terkait penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19 tidak tepat sasaran dan verifikasi data yang belum ditindaklanjuti.
Komisi VIII DPR mempertanyakan rencana alokasi anggaran tahun 2021 Kemenag yang salah satunya untuk membayar bandwith VPN. Kemenag pun memberi penjelasan.