Dunia investasi selalu menjadi pusat inovasi, tetapi laju perubahan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir
Polda Banten meminta masyarakat menghentikan tambang ilegal dan urus izin pertambangan rakyat. Penegakan hukum terus dilakukan untuk kelestarian lingkungan.
Direktorat Jenderal Dukcapil dan Kominfo tandatangani PKS untuk pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama ini dukung layanan digital dan transformasi nasional.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta agar kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalanan Bali ditambah.
DPRD NTB menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 2025 untuk mempermudah investasi. Regulasi ini menjamin kepastian hukum dan transparansi.