FH UB dan Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait RUU TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
TNI dan Polri akan terlibat dalam pengurusan jagung di Papua, mendukung program pemerintah tanpa terlibat teknis penanaman. Fokus pada fasilitasi dan komunikasi
Polres Lombok Barat siapkan 63 personel TNI-Polri untuk amankan libur Lebaran 2025. Tiga pos terpadu dibentuk untuk melayani wisatawan dan jaga keamanan.