Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan berhak mengadili sengketa pilkada 2024. Putusan itu sesuai permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Perludem menilai tidak elok jika usulan nomor urut Parpol dalam Pemilu tak diubah diajukan sekarang, sebab bisa merusak proses jalannya pendaftaran Pemilu.
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said bicara soal wacana Presiden Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Sudirman menilai wacana tak wajar.
Bukannya menakut-nakuti, tapi ada hikmah dari isu hacker Bjorka yang mengklaim membocorkan data negara. Data Pemilu 2024 harus dijaga pakai maximum security.
Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) mendorong Pemerintah dan DPR memastikan adanya partisipasi publik sebelum dan sesudah RUU PDP disahkan.