Komisi III DPR RI bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana, ditargetkan sah pekan depan. Pembahasan dilakukan pada 25-26 November 2025 sebelum KUHP baru berlaku.
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania minta aturan mengenai kuota pendamping-petugas haji untuk direvisi. Jangan sampai hal ini menjadi ajang aji mumpung.
Parlemen dan pemerintah sedang merevisi UU Haji, membentuk Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara Haji. Target pengesahan Agustus 2025.
Revisi KUHAP disahkan oleh DPR dan akan berlaku 2 Januari 2026. Komisi III DPR akan dialog dengan LSM penentang untuk menjelaskan perubahan signifikan ini.