detikNews

Fraksi Golkar DPR Dorong UU Sisdiknas Direvisi, Ini Alasannya

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji dorong revisi UU Sisdiknas setelah 22 tahun. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan partisipasi publik.

2 jam yang lalu

detikProperti

Lika-liku Perjalanan Iuran Tapera Wajib untuk Pekerja yang Akhirnya Batal

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan UU Tapera, membebaskan pekerja dari kewajiban menabung. Revisi UU Tapera direncanakan pemerintah untuk penataan ulang.

6 jam yang lalu

detikFinance

RUU P2SK: Pengajuan Anggaran LPS Langsung ke Komisi XI DPR

Ke depannya LPS bisa langsung mengajukan anggaran ke DPR tanpa melalui Kementerian Keuangan.

9 jam yang lalu

detikNews

Revisi UU BUMN Hanya Hitungan Hari, Menkum Ungkit Putusan MK

Menkum Supratman Agtas menjelaskan proses revisi UU BUMN yang cepat, hanya hitungan hari, karena putusan MK dan masukan publik.

Jumat, 26 Sep 2025 13:44 WIB

detikNews

DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Besok

Komisi VI DPR sepakat membawa Revisi UU BUMN ke rapat paripurna. Rapat paripurna akan digelar besok.

5 jam yang lalu

detikFinance

Ketua Komisi XI DPR Tepis Revisi UU P2SK Bakal Ganggu Independensi BI

"Apa yang dikhawatirkan? Kita nggak mengganggu independensi BI. Apa yang kita khawatirkan?," kata Misbakhun.

8 jam yang lalu

detikNews

MK Tolak Gugatan Hasil PSU Pilgub Papua

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Benhur Tomi Mano dan Constant Karma terkait hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua.

Rabu, 17 Sep 2025 11:35 WIB

detikNews

Ketua MK Ogah Komentari Revisi UU MK: Silakan Saja

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo enggan mengomentari revisi UU MK. Suhartoyo mengatakan revisi UU merupakan urusan pembentuk UU, yakni DPR.

Rabu, 13 Agu 2025 10:39 WIB

detikProperti

Respons Fahri Hamzah soal MK Larang Wamen Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan. Wamen PKP Fahri Hamzah siap mengikuti keputusan tersebut.

Kamis, 18 Sep 2025 13:17 WIB

detikNews

YLBHI Kecewa MK Tolak Gugatan UU TNI, Singgung Dissenting Opinion

YLBHI kecewa MK tolak gugatan soal UU TNI. YLBHI menilai MK gagal melihat partisipasi publik dalam penyusunan UU, menegaskan dampak negatif bagi demokrasi.

Kamis, 18 Sep 2025 06:16 WIB