Wakil Ketua MPR RI, Ibas, membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan 2026, menekankan pentingnya kajian untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas negara.
Partai Demokrat menanggapi ormas Gerakan Rakyat yang resmi mendeklarasikan akan menjadi partai politik. Demokrat menyebut nantinya ditentukan proses verifikasi.
Ketua MK Suhartoyo memaparkan 14 putusan penting tahun 2025, termasuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan larangan rangkap jabatan menteri.
Penyelesaian perkara secara tekstual adalah praktik pembatasan internal lembaga peradilan dan menjadi landasan pemurnian kembali pembentukan legislasi.