KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kajian terkait tata kelola partai politik. KPK mengatakan proses kajian itu telah melibatkan partai politik.
KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode. Usul ini muncul untuk mendorong kaderisasi di partai politik.
KPK mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 762,30 miliar. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni heran dengan pengajuan KPK yang dinilai masih rendah.
PT Hutama Karya percepat pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar untuk pemerataan pendidikan. Proyek ini mendukung akses pendidikan berkualitas di Indonesia.
Cak Udin dari PKB mendukung usulan KPK tentang kaderisasi capres dan cawapres. Ia menekankan pentingnya sistem rekrutmen demokratis dalam partai politik.