Di negara lain, ruang lingkup UU Perampasan Aset bukan hanya tipikor. Pasalnya, ada beberapa tindak pidana lain yang secara substansi juga merugikan negara.
Kejaksaan Agung menyita aset Rp 338,3 M dari kasus korupsi IUP PT QSS. Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni apresiasi upaya Kejagung memiskinkan koruptor.
Tanggapan publik terhadap data desil menyoroti pentingnya verifikasi. Data DTSEN membantu pemerintah merumuskan kebijakan bansos yang lebih tepat sasaran.