Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite tersebut dapat mengelola secara khusus agenda pembangunan di Papua.
Politisi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menegaskan komitmen partai untuk membantu pemulihan bencana dan mendukung Pilkada langsung demi kedaulatan rakyat.
Prabowo memberikan catatan khusus apabila dana otsus mau ditambah, yaitu para kepala daerah harus benar-benar bertanggung jawab pada dana yang diberikan.
Pemerintah percepat pembangunan Papua melalui sinkronisasi program dan pemekaran provinsi. Otonomi Khusus diharapkan tingkatkan pelayanan dan pembangunan.