"Pejabat pemerintah yang nyaleg, tidak boleh melakukan iklan layanan masyarakat baik itu media cetak, elektronik maupun diluar ruang," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah.

Dalam peraturan KPU yang baru, narapidana umum juga diizinkan untuk maju sebagai caleg dengan beberapa syarat.