KPU keluarkan putusan dokumen capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan.
Cak Udin dari PKB mendukung usulan KPK tentang kaderisasi capres dan cawapres. Ia menekankan pentingnya sistem rekrutmen demokratis dalam partai politik.
KPU menetapkan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan, termasuk ijazah, tanpa persetujuan. Ini menuai kritik dari DPR.
Wamendagri Bima Arya mendukung usulan KPK tentang kaderisasi calon presiden. Ia menekankan pentingnya sistem yang baik untuk melahirkan pemimpin berkualitas.
KPU menetapkan 16 dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan, termasuk ijazah, selama lima tahun tanpa persetujuan.