detikFinance

Buruh Minta Upah Naik 25% Tahun Depan

KSPI menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Para buruh meminta kenaikan upah sebesar 20-25%.

Kamis, 18 Okt 2018 08:40 WIB

detikFinance

Buruh Tolak Kenaikan Upah 8% Tahun Depan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Ini alasannya.

Kamis, 18 Okt 2018 07:32 WIB

detikFinance

Pengusaha Setuju Kenaikan Upah 8% Tahun Depan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setuju bila kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%.

Kamis, 18 Okt 2018 07:25 WIB

detikFinance

Naik 8%, Ini Perkiraan UMP 2019 di 34 Provinsi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Ini perkiraan UMP setiap provinsi

Rabu, 17 Okt 2018 16:16 WIB

detikNews

Mau Punya Rumah Tapi Gaji di Bawah UMP? Ini Solusi dari Anies

Khusus untuk warga yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi, Anies telah menyiapkan program sewa-beli rusunawa.

Rabu, 17 Okt 2018 15:04 WIB

detikFinance

Anies Akui Rumah DP Rp 0 Bukan untuk Warga Bergaji di Bawah UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui mereka yang bergaji di bawah UMP tak akan bisa mengambil rumah DP Rp 0 Pemprov DKI.

Rabu, 17 Okt 2018 13:05 WIB

detikFinance

Fakta di Balik Naiknya Upah Minimum 8% Tahun Depan

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%.

Rabu, 17 Okt 2018 08:17 WIB

detikFinance

Kenaikan Upah di Era Jokowi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%.

Rabu, 17 Okt 2018 07:22 WIB

detikFinance

Menaker: UMP Tahun Depan Naik, Buruh Nggak Perlu Demo

Menaker Hanif Dhakiri mengimbau kepada serikat pekerja di Indonesia untuk tidak melakukan aksi demo terkait keputusan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%.

Selasa, 16 Okt 2018 17:17 WIB

detikFinance

Kepala Daerah bakal Dipecat Bila Tak Naikkan UMP

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak menaikkan besaran UMP akan mendapatkan sejumlah sanksi. Sanksi terberat adalah pemecatan.

Selasa, 16 Okt 2018 15:56 WIB