Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.
Ketum Peradah I Putu Yoga Saputra nilai Polri di bawah Presiden ideal untuk stabilitas dan akuntabilitas. Ia tolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wakapolri Dedi Prasetyo mengungkapkan dukungan Pepabri untuk Polri di bawah Presiden. Dedi menegaskan penolakan usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
Proyek pembangunan 20 rumah TNI/Polri di Maluku terjerat kasus korupsi, merugikan negara Rp 2,8 miliar. Kementerian PKP telah menyerahkan kasus ke kejaksaan.