detikNews

Ditolak Gerindra, Fadli Zon Tetap Sahkan Revisi UU KPK Jadi Prolegnas 2016

Meski ditolak Fraksi Gerindra, paripurna DPR siang ini tetap mengesahkan revisi UU KPK masuk menjadi prolegnas 2016.

Selasa, 26 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Di Paripurna DPR, Gerindra Interupsi Tolak Revisi UU KPK Jadi Prolegnas 2016

Fraksi Gerindra di DPR menilai UU KPK yang sekarang belum perlu direvisi. DPR mestinya fokus menuntaskan tunggakan RUU sebelumnya.

Selasa, 26 Jan 2016 13:09 WIB

detikNews

Ketua DPR Susun Strategi Kebut Kinerja Legislasi

Ada 40 RUU jadi prolegnas 2016. Ketua DPR Ade Komarudin pun menyusun strategi untuk memperbaiki kinerja legislasi.

Selasa, 26 Jan 2016 11:21 WIB

detikNews

Paripurna DPR akan Sahkan Prolegnas 2016, Termasuk Revisi UU KPK

DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Selasa, 26 Jan 2016 10:06 WIB

detikNews

Ini Alasan Menkum HAM Tak Terbitkan SK untuk PPP Djan Faridz

Menkum HAM Yasonna Laoly tidak akan mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz. Apa sebabnya?

Senin, 25 Jan 2016 20:01 WIB

detikNews

Menkum HAM Beri Sinyal Restui Munaslub Golkar Hasil Rapimnas

Menkum Yasonna beri sinyal akan dukung hasil Munaslub Golkar. Apa sebabnya?

Senin, 25 Jan 2016 18:33 WIB

detikNews

Kubu Agung: Rapimnas Golkar Ical Tak Punya Legal Standing

Kubu Agung Laksono tegas menolak datang ke Rapimnas yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Rapimnas Ical diangap ilegal.

Jumat, 22 Jan 2016 16:34 WIB

detikNews

Ini Daftar 40 RUU yang Akan Dibahas DPR-Pemerintah Tahun 2016

DPR, Pemerintah, dan DPD sudah menyusun 40 RUU yang rencananya akan masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016.

Jumat, 22 Jan 2016 14:02 WIB

detikNews

Agung Cs Menolak Hadir di Rapimnas, Kubu Ical: Kami Tetap Jalan Terus

Pengurus Golkar hasil Munas Ancol menolak hadir di Rapimnas yang diadakan oleh kubu Aburizal Bakrie. Namun, hal itu tidak dipedulikan oleh kubu Ical.

Jumat, 22 Jan 2016 13:15 WIB

detikNews

Penambahan Kewenangan BIN Tak Akan Masuk ke Revisi UU Terorisme

Keinginan BIN agar wewenangnya ditambah dengan penangkapan tidak akan diakomodir di revisi UU Terorisme. Fokus revisi pada pencegahan aksi teror.

Jumat, 22 Jan 2016 13:03 WIB