detikNews

KPK: Perma soal Korporasi Penting untuk Pemberantasan Korupsi

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tindak pidana korporasi telah diajukan ke Kemenkum HAM.

Rabu, 28 Des 2016 20:17 WIB

detikNews

Terlibat Korupsi, Aset Korporasi Bisa Dirampas Negara

Hatta Ali mengatakan kalau korporasi tidak sangup membayar denda, maka aparat penegakan hukum berhak menyita aset korporasi sebagai ganti rugi negara.

Rabu, 28 Des 2016 17:31 WIB

detikNews

Geger Paspor Ganda Arcandra Tahar

Arcandra Tahar sempat duduk sebagai Menteri ESDM, namun dia dicopot lantaran berpaspor ganda.

Rabu, 28 Des 2016 13:59 WIB

detikNews

6.707 Napi Dapat Remisi Khusus Natal, 79 Langsung Bebas

Kemenkum HAM memberikan remisi khusus kepada 6.707 napi pemeluk agama Kristen dan Katolik bertepatan Hari Raya Natal yang jatuh pada hari Minggu (25/12) ini.

Minggu, 25 Des 2016 11:45 WIB

detikNews

Kemlu: Izin Ormas FBI Dikeluarkan Kemenkum HAM

Ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menjadi pembicaraan karena mengangkat WN China jadi pengurus. Kemlu memastikan tak mengeluarkan izin prinsip ormas FBI.

Jumat, 23 Des 2016 16:40 WIB

detikNews

Anggota DPR Usul Pemabuk yang Bikin Onar Tak Perlu Dibui, Cukup Nyapu Jalan

Terpidana kasus narkoba menjadi salah satu penyumbang terbesar penghuni lapas atau rutan. Perlu sanksi sosial bagi kejahatan ringan agar tak masuk bui.

Kamis, 22 Des 2016 17:45 WIB

detikNews

Ngemplang Pajak Rp 1,4 Miliar, Pengusaha Gorontalo Disandera di LP Salemba

Dirjen Pajak menyandera seorang pengusaha di Gorontalo, berinisial JK. Pengusaha itu disandera setelah menunggak pajak sebesar Rp 1,4 miliar.

Kamis, 22 Des 2016 17:28 WIB

detikNews

Rupbasan Keluhkan Dana Pemeliharaan Mobil Sitaan, KPK: Jual Saja

Pihak Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kemenkum HAM mengeluhkan anggaran pemeliharaan terkait barang sitaan, terutama mobil. Apa kata KPK?

Rabu, 21 Des 2016 04:45 WIB

detikNews

Egosektoral Masih Hantui Reformasi Hukum 2017

Tahun 2016 segera berlalu, tapi tumpang tindih peraturan di Indonesia masih menjadi PR besar untuk dibenahi. Apa pandangan pakar soal rencana reformasi hukum?

Sabtu, 17 Des 2016 08:03 WIB

detikNews

Ketua MK: Indonesia Negara Hukum Pancasila, Bukan Sekuler

Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat menegaskan Indonesia adalah negara hukum Pancasila, bukan negara hukum sekuler. Seperti apa penjelasannya?

Sabtu, 17 Des 2016 06:55 WIB