detikNews
Babak Baru OSO Vs KPU
'Perseteruan' OSO dengan KPU terkait pencoretan nama Ketum Hanura itu dalam Daftar Calon Tetap DPD memasuki babak baru.
Sabtu, 22 Sep 2018 07:16 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
OSO Terganjal, Hanura Melawan
KPU mencoret nama OSO dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk DPD RI karena masih tergabung dalam partai politik. Partai Hanura pun memberi perlawanan.
Jumat, 21 Sep 2018 06:28 WIB
detikNews
Inikah Akhir Perjalanan OSO di Senayan?
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Calon Anggota DPD yang akan berlaga di Pemilu 2019 dilarang dari Partai Politik (Parpol).
Kamis, 20 Sep 2018 21:12 WIB
detikNews
Gugat KPU, OSO: Siapa yang Berani Coret Nama Saya?
Oesman Sapta Odang (OSO) menggugat KPU karena dicoret sebagai calon anggota DPD.
Kamis, 20 Sep 2018 19:53 WIB
detikNews
Negeri yang Tersandera Teks
Semangat PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg sejalan dengan agenda pencegahan korupsi. Namun, karena "melanggar teks" maka semangat itu tak berarti apapun.
Kamis, 20 Sep 2018 15:06 WIB
detikNews
Memupuk Keberanian KPU Pasca Putusan MA
Pasca putusan MA yang menganulir pelarangan mantan napi korupsi nyaleg, bola kini kembali kepada KPU apakah berani mengambil langkah radikal.
Rabu, 19 Sep 2018 13:04 WIB
detikNews
Putusan MA atas Peraturan KPU
MA akhirnya memutuskan pengujian Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Menyisakan sejumlah persoalan.
Rabu, 19 Sep 2018 12:16 WIB
detikFinance
Ini Kisi-kisi Aturan Baru Taksi Online
Aturan baru transportasi online digodok pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) menganulir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Ini bocorannya.
Selasa, 18 Sep 2018 18:24 WIB
detikNews
KPU Surati KPUD Jalankan Putusan Bawaslu soal Caleg Eks Koruptor
KPU akan mengirimkan surat edaran ke KPU provinsi dan kabupaten/kota menindaklanjuti putusan MA yang memperbolehkan eks koruptor nyaleg.
Selasa, 18 Sep 2018 17:02 WIB
detikNews
PKPU Direvisi, Bandar Narkoba dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg
KPU akan merevisi PKPU menyusul putusan MA yang membolehkan eks koruptor nyaleg. Revisi juga termasuk aturan soal eks napi bandar narkoba dan penjahat seksual.
Selasa, 18 Sep 2018 15:22 WIB