detikNews
Wapres JK: Penyadapan Penegak Hukum Harus Diatur
Wapres Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan soal pengaturan penyadapan lembaga penegak hukum.
Kamis, 25 Jun 2015 16:43 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Agung Laksono: Revisi UU Punya Potensi Lemahkan KPK
Bagi Agung Laksono, revisi UU KPK yang akhirnya masuk agenda prolegnas 2015 bisa berpotensi malah melemahkan lembaga antikorupsi itu.
Kamis, 25 Jun 2015 15:08 WIB
detikNews
Prolegnas Tak Mengikat, Revisi UU KPK Bisa Saja Tak Dibahas Tahun Ini
Revisi UU KPK telah disetujui masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015.
Kamis, 25 Jun 2015 14:10 WIB
detikNews
KPK: Revisi UU 30/2002 Lebih Baik Dilakukan Setelah Revisi KUHAP dan KUHP
Seharusnya DPR merampungkan RUU KUHP dan KUHAP yang lebih urgent dan telah lama mangkrak.
Kamis, 25 Jun 2015 12:49 WIB
detikNews
Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya
Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.
Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB
detikNews
Taufik Kurniawan: KPK Boleh Beri Usulan Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan bahwa KPK boleh saja memberikan usulan.
Kamis, 25 Jun 2015 11:05 WIB
detikNews
Pimpinan DPR: Pemerintah yang Ajukan Revisi UU KPK Jadi Prioritas 2015
DPR menegaskan bahwa pemerintah yang mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas 2015.
Kamis, 25 Jun 2015 11:04 WIB
detikNews
KPK Akan Ajukan Draf Revisi UU 30/2002, Komisi III Siap Menampung
KPK berencana menyusun draf usulan revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk menghindari pelemahan lembaganya sendiri.
Kamis, 25 Jun 2015 11:02 WIB
detikNews
Nasib Penyadapan KPK: Diinginkan Penegak Hukum Lain Tapi Terancam Direvisi
Mekanisme kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK terancam direvisi setelah UU yang mengatur lembaga itu masuk prolegnas prioritas 2015.
Kamis, 25 Jun 2015 09:58 WIB
detikNews
Dukung Penyadapan KPK, Ketua DPD: Jangan Ada Penyalahgunaan
Revisi UU KPK telah disahkan paripurna DPR untuk direvisi. Namun usulan tersebut menuai penolakan karena dianggap memperlemah KPK.
Rabu, 24 Jun 2015 22:49 WIB