detikNews Jokowi Minta Ulama NU Beri Rekomendasi Penanganan Ormas Intoleran Jokowi meminta agar munas alim ulama tersebut juga membahas soal gerakan radikal dan intoleran. Kamis, 23 Nov 2017 21:21 WIB
detikNews Termasuk Penyadapan, Ini 50 RUU di Prolegnas Prioritas 2018 DPR bersama pemerintah memutuskan 50 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional 2018. Sebanyak 44 RUU merupakan luncuran dari tahun 2017. Selasa, 21 Nov 2017 16:24 WIB
detikNews 1 RUU Rampung, Komisi IX DPR Usulkan 2 RUU Jadi Prioritas 2018 DPR memiliki 50 RUU yang ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas 2018. 50 RUU tersebut terdiri dari 44 RUU luncuran tahun 2017 dan enam usulan baru. Selasa, 21 Nov 2017 06:45 WIB
detikNews RUU Ormas Masuk Daftar Tunggu Pertama Prolegnas Prioritas 2018 Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan 50 rancangan undang-undang menjadi Prolegnas Prioritas 2018. Senin, 20 Nov 2017 21:20 WIB
detikNews Serangan Balik Ustaz Felix Drama "pengusiran" Felix Siauw di Bangil memunculkan Banser dan GP Ansor sebagai "antagonis". Pro-kontra pun mewarnai tubuh NU sendiri. Jumat, 17 Nov 2017 13:00 WIB
detikNews Cerita Jokowi Soal Keberanian Mengambil Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cerita soal keberaniannya mengambil keputusan. Bagaimana ceritanya? Kamis, 16 Nov 2017 04:30 WIB
detikFinance Ikut Keterbukaan Informasi Pajak, RI Setor Rp 2,25 Miliar 102 negara yang terlibat dalam AEoI, akan ditarik dana untuk pembangunan sistem sebesar 150 ribu euo atau setara Rp 2,25 miliar. Selasa, 14 Nov 2017 12:19 WIB
detikNews Hukum Hammurabi dan Hukum Indonesia Ketika aktivis membela petani dikriminalisasi, ada seorang tersangka korupsi kelas kakap justru bisa memasukkan orang lain ke bui hanya karena meme. Senin, 13 Nov 2017 14:00 WIB
detikNews Gugatan Perppu Ormas di MK Resmi Dicabut Penarikan tersebut dikabulkan MK karena Perppu Ormas sudah dijadikan UU oleh DPR. Rabu, 08 Nov 2017 10:45 WIB
detikNews Komisi VIII: Ormas yang Dianggap Menyimpang Seharusnya Dibina Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher menyebut UU Ormas yang baru saja disahkan dapat membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan aspirasi keluh kesah masyarakat. Senin, 06 Nov 2017 16:24 WIB