detikNews

MA: Janji Politik Bukan Ranah Perdata, Tapi Pidana

MA menghukum pimpinan DPC Partai Hanura Mandailing Natal karena ingkar janji politik. Awalnya Partai Hanura akan mengusung Aswin sebagai bakal calon bupati, tetapi tidak jadi dan membawa kabur mahar politik.

Senin, 23 Des 2013 16:34 WIB

detikNews

Janji Politik Tak Ditepati, Sekretaris DPC Partai Hanura Dibui 2 Tahun

Sekretaris DPC Partai Hanura Mandailing Natal, Ali Makmur, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia tak menepati janji politik untuk mengusung kandidat bakal calon bupati Mandailing Natal.

Senin, 23 Des 2013 15:47 WIB

detikNews

MA Larang Kendaraan Parkir di Teras Pengadilan

Sekretaris MA Nurhadi mengeluarkan surat edaran yang melarang parkir di teras gedung pengadilan di seluruh Indonesia. Teras digunakan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Jumat, 20 Des 2013 08:58 WIB

detikNews

Korupsi Perjalanan Dinas, Eks Bendahara DPRD Bojonegoro Penuhi Panggilan Eksekusi

Pelaku korupsi perjalanan dinas di DPRD Bojonegoro terus bertambah. Giliran Wahyuningsih menyusul terpidana lain yang sudah mendekam di penjara.

Kamis, 05 Des 2013 12:03 WIB

detikNews

Operasional Ketua MA Rp 150 Juta Per Bulan, Termasuk untuk Beli Kaos Kaki

Mahkamah Agung (MA) membuat aturan tunjangan operasional Ketua MA sebesar Rp 150 juta per bulan. Dana ini digunakan untuk menjamu tamu, beli jas, sepatu, bayar tiket tol hingga pulsa telepon.

Selasa, 03 Des 2013 14:43 WIB

detikNews

RS Persahabatan Mengaku Tak Pernah Abaikan Pasien

Sehingga meski ada aksi solidaritas untuk dokter Ayu, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tetap berjalan seperti biasa.

Selasa, 03 Des 2013 12:47 WIB

detikNews

Ikatan Dokter Indonesia Merasa Dizalimi

Ada dua pilihan, yakni melakukan operasi yang tentunya membawa kemungkinan risiko kematian, atau tidak melakukan tindakan yang juga akan membuat pasien meninggal dunia.

Jumat, 29 Nov 2013 16:24 WIB

detikNews

Ini Kata Yusril Soal Kekalahan di MA dalam Gugatan PP Pengetatan Remisi

MA menolak permohonan judicial review PP Pengetatan Remisi yang diajukan kuasa hukum Rebino, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengkritik hukum acara judicial review di MA yang tidak transparan.

Kamis, 28 Nov 2013 15:02 WIB

detikNews

Yusril Keok di MA dalam Kasus Judicial Review PP Pengetatan Remisi

Mantan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dibuat tidak berkutik oleh MA. Sebab permohonan judicial review PP No 99/2012 tentang pengetatan remisi yang dimohonkannya ditolak MA.

Rabu, 27 Nov 2013 13:09 WIB

detikNews

Putusan Artidjo Keliru, MA Perbaiki Lewat PK

MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh jaksa yang menyoal tidak adanya pidana pengganti bagi terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.

Rabu, 27 Nov 2013 06:54 WIB