detikNews

Kontras Pertanyakan Wewenang Penangkapan oleh Intelijen

Dalam penggodokan RUU Intelijen di DPR, pemerintah mengusulkan adanya klausul pemeriksaan intensif dan pemberian wewenang penyadapan oleh intelijen. Kepala Badan Pengurus Kontras Usman Hamid mempertanyakan itu.

Sabtu, 26 Mar 2011 10:58 WIB

detikNews

Intelijen Tak Perlu Risih Kewenangannya Diatur Undang-undang

Badan Intelijen Negara dinilai tak perlu risih bila kewenangannya diatur Undang-undang. Salah satu kewenangan yang memang harus diatur dan diperbaiki dalam RUU yakni urusan sadap-menyadap.

Jumat, 25 Mar 2011 18:23 WIB

detikNews

Urusan Penyadapan Sebaiknya Digabungkan dalam Satu Perundangan

Urusan sadap-menyadap ternyata telah banyak aturan yang mengatur. Setidaknya 9 peraturan membolehkan berbagai instititusi menguping pembicaraan orang.

Jumat, 25 Mar 2011 17:47 WIB

detikNews

PDIP Nilai Kewenangan Menangkap oleh BIN Berpotensi Melanggar HAM

Dalam RUU Intelijen, pemerintah mengusulkan agar BIN memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Menurut PDIP, kewenangan menangkap BIN berpotensi melanggar HAM.

Rabu, 23 Mar 2011 20:54 WIB

detikNews

Muladi: Intelijen Kita Kedodoran

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi menilai intelijen yang dimiliki Indonesia saat ini tengah kedodoran. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah teror bom buku yang belakangan merajalela.

Rabu, 23 Mar 2011 17:06 WIB

detikNews

Kontras: Intelijen Perlu Dipertegas Biar Tak Liar

Kontras mendesak perbaikan RUU Intelijen yang sedang dibahas DPR. Perbaikan tersebut guna memastikan praktik intelijen tidak berlangsung liar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Rabu, 23 Mar 2011 16:25 WIB

detikNews

Intelijen yang Profesional Tidak Hanya Mengandalkan Penyadapan

Dalam RUU Intelijen, pemerintah mengusulkan agar BIN diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Usulan inipun langsung dikritisi oleh beberapa kalangan.

Rabu, 23 Mar 2011 11:54 WIB

detikNews

Priyo: BIN Jangan Salah Gunakan Pengawasan Twitter dan Facebook

Wakil Ketua DPR  Priyo Budi Santoso angkat bicara terkait rencana BIN memonitor twitter dan facebook. BIN tidak boleh memanfaatkan pengawasan tersebut untuk kepentingan politik partai penguasa.

Rabu, 23 Mar 2011 08:27 WIB

detikNews

Marzuki: Penyadapan BIN Tanpa Putusan Pengadilan Melanggar HAM

Dalam RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah, diwacanakan agar BIN diperkenankan menyadap telepon tanpa harus ada putusan dari pengadilan yang mengizinkannya. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Selasa, 22 Mar 2011 17:55 WIB

detikNews

Menkum HAM: Pro Kontra Soal Penyadapan Hal Biasa

Draf RUU Intelijen memberikan kewenangan pada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyadap seseorang tanpa izin pengadilan. Kalangan aktivis mengecam hal ini karena dianggap melanggar HAM. Bagi pemerintah, perbedaan itu hal biasa.

Selasa, 22 Mar 2011 17:31 WIB